Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Sejumlah kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota di daerah mengalami kegamangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Pasalnya, para pemerintah daerah (pemda) ini takut bila suatu waktu disalahkan atau dituduh korupsi oleh para penegak hukum.
Keluhan tersebut sering disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bila melakukan kunjungan ke daerah. "Setiap saya ke daerah, saya mendengarkan keluhan para gubernur, bupati, walikota. Mereka takut disalahkan korupsi dan akhirnya pencairan anggaran sering terlmbat dan hasil akhir APBN dan APBD tidak sesuai target," terang SBY dalam samubatannya pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan HAM se Dunia, di Istana Negara, Senin (9/12).
Akibat ketakutan itu, beber SBY, maka para kepala daerah tidak bisa bekerja dengan baik. Mereka sering kali dipanggil para penegak hukum baik itu, kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karena itu, SBY menginstruksikan kepada semua penegak hukum, agar memilih cara-cara yang tepat dalam menegakkan hukum sehingga pemerintah bisa bekerja dengan baik.
"Bayangkan bila pemerintah provinsi tidak bekerja, bayangkan bila lembaga negara tidak bisa bekerja dan BUMN tidak bekerja karena cara-cara pemeriksaan sedemikian rupa, itu membuat kemandekan pemerintahan itu," terang Presiden.
Sebagai Presiden, SBY mengatakan tugasnya adalah membuat negeri ini menjadi lebih bersih. Itu juga, mengapa pemberantasan korupsi menjadi hal penting dalam pemerintahanya.
Namun, selain penegakkan hukum, SBY juga memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan yang tetap berjalan dan terjaga demi kesejahteraan rakyat dan peningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
