Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Komitmen
Harry melanjutkan dalam simulasi skenario PKH yang disusun Kemensos di bawah koordinasi Kementerian PMK bersama Bappenas menunjukkan bahwa mekanisme non flat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan mekanisme flat.
Dengan asumsi tepat sasaran. Kombinasi PKH dan BPNT dapat mengurangi tingkat kemiskinan 1,91 PP. Selanjutnya ekspansi cakupan PKH di atas 14 Juta KPM hanya akan berdampak pada gini rasio.
"PKH menjadi prioritas nasional selain karena berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan, juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia", ujar Harry.
Komitmen World Bank dalam memberikan dukungannya di antaranya, bersama Kementerian Sosial mendesain dan mengimplementasikan PKH sejak 2007 dan technical assistance untuk ekspansi program.
Sebagai komitmennya dalam reformasi bantuan sosial, pada 2017 Kemensos bersama World Bank meluncurkan Program for Result (PforR) PKH dengan tujuan untuk mendukung prioritas pemerintah melalui 3 hasil kunci. Pertama, meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Kedua, meningkatkan akses layanan sosial. Ketiga, perluasan cakupan.
"Dan per 2017, capaian indikator pelaksanaan PKH dinilai telah sesuai dengan target yang diharapkan. Dua indikator terkait MIS dan komplementaritas yang dinilai masih kurang mencapai target dikarenakan sistem untuk memastikan keduanya sedang dibangun", tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
