Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Narita Indrastiti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pagi ini, Rabu (5/9). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memiliki pesan-pesan khusus kepada kesembilan pasangan kepala daerah ini.
Pertama, segera melakukan konsolidasi. Sehingga memastikan program strategis pusat yang sudah direncanakan oleh Presiden harus bisa terlaksana di daerah tepat waktu, seiring dengan program-program skala prioritas sebelum terpilih.
Apalagi, Presiden menginginkan untuk membangun hubungan tata kelola pemerintahan daerah dan pusat semakin efektif dan efisien. Hal itu dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah.
"Ini kan yang incumbent dua, Papua dan Jateng, tapi yang lain kan ada yang pernah jadi anggota DPR dan bupati/walikota, jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk konsolidasi," jelas dia d iKompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/9).
Kedua, segera melakukan pertemuan dengan DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan tokoh-tokoh daerah untuk menjaga stabilitas daerah.
Ketiga, Tjahjo menitip pesan untuk pahami area rawan korupsi. Khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, mekanisme jual beli barang dan jasa, dan mengenai retribusi dan pajak.
"Saya yakin mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah punya pengalaman, integritas, saya yakin sudah paham daerah-daerah rawan korupsi," tambahnya.
Lalu terkait, dukungan politik dalam pemerintah daerah juga dinilai sah-sah saja. Sebab, mendukung calon presiden tidak berdasaekan partai.
"Lukas Enembe dari Partai Demokrat juga dukung Jokowi. Karena itu membawa aspirasi masyarakat daerah yang dia pimpin. kalau masyarakat maunya es teh terus dia minum air putih ya tak boleh. harus sesuai aspirasi masyarakat. Saya yakin gubernur yang beda koalisi pun punya sikap," jelas dia.
Ia juga mengimbau bagi kepala daerah yang ingin ikut kampanye untuk tidak menggunakan aset daerah. "Kalau dia mau kampanye harus ijin, jangan gunakan aset daerah, itu saja," tutup Tjahjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
