Kemnaker Usul Kuota Magang Nasional 2026 Naik 50% Jadi 150.000 Peserta

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan Program Magang Nasional kembali dilaksanakan pada 2026 dengan peningkatan kuota signifikan menjadi 150.000 peserta. Angka tersebut naik sekitar 50% dibandingkan pelaksanaan program serupa pada 2025.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan usulan kenaikan kuota dilakukan untuk memperluas jangkauan program pemagangan nasional bagi pencari kerja, terutama lulusan baru yang membutuhkan pengalaman kerja di industri.

“Sekarang kami sedang mengusulkan program pemagangan nasional pada 2026 dengan target 150 ribu peserta, atau naik sekitar 50% dari sebelumnya,” tutur Cris saat dikonfirmasi di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga: Beroperasi Juni 2026, Menhut Pastikan Prosedur Perdagangan Karbon Diperjelas

Hanya saja, Cris belum memastikan waktu pembukaan pendaftaran Magang Nasional 2026. 

Saat ini, pemerintah masih fokus menyelesaikan pelaksanaan program 2025, termasuk proses sertifikasi peserta melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Fokus kami sekarang menyelesaikan pelaksanaan 2025, termasuk sertifikasi oleh BNSP. Jadi bukan hanya pengalaman kerja, tetapi juga pengakuan kompetensi,” ujarnya.

Terkait mekanisme pelaksanaan, Cris menyebut pola program tidak akan berubah. Tahapan tetap dimulai dari pendaftaran perusahaan penyelenggara pemagangan, dilanjutkan pendaftaran peserta, kemudian seleksi oleh perusahaan sebelum program berjalan.

“Sama sebetulnya. Jadi kami membuka pendaftaran dulu untuk penyelenggara pemagangan, setelah itu pemagang, setelah itu seleksi oleh penyelenggara pemagangan, kemudian jalan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, program magang tetap berlanjut dengan penguatan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama dengan BNSP.

“Peserta magang tidak berhenti setelah program selesai. Kami lanjutkan dengan skema sertifikasi kompetensi bersama BNSP,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News