Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 120,21 triliun di tahun 2020. Anggaran ini bertambah Rp 16,34 triliun dari pagu indikatif Rp 103,87 triliun yang disampaikan oleh Kementerian PUPR pada Komisi V DPR pada pertengahan Juni 2019 lalu.
"Jadi kronologinya dari kebutuhan Rp 137,4 triliun, kemudian menjadi Rp 103,8 triliun, kemudian menjadi menjadi Rp 120,2 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (28/8).
Basuki pun merinci, beberapa unit yang mendapatkan penyesuaian tersebut antara lain Inspektorat Jenderal yang mendapat tambahan sebesar Rp 15 miliar, Ditjen Sumber Daya Air bertambah Rp 5,14 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 4,1 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 6,36 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 429,2 miliar, Ditjen Bina Konstruksi bertambah Rp 185 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertambah sebesar Rp 100 miliar.
Baca Juga: Kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru ditaksir Rp 865 miliar pada tahun 2020
Berbeda dengan unit lain, Sekretariat Jenderal, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tak mendapatkan penambahan anggaran. Bahkan, anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan justru dikurangi Rp 11,46 miliar.
"Ini sesuai dengan visinya yaitu tetap melanjutkan pembangunan infarastruktur dan pengembangan/penguatan SDM," tutur Basuki.
Dengan begitu, pagu anggaran 2020 dialoksaikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 520 miliar, untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp 111,74 miliar, untuk Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 43,97 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 42,95 triliun, Ditjen Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp 22 triliun.
Lalu, Ditjen Penyediaan Perumahan dialokasikan Rp 8,48 triliun, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dialokasikan Rp 263,7 miliar, untuk Badan Penelitian dan Penge,bangan sebesar Rp 452,11 miliar, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 725,5 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp 199,39 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 525,18 miliar.
Melalui dana tersebut, Kementerian PUPR pun akan fokus mengerjakan program-program prioritasnya. Seperti di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan nendungan, embung dan merevitalisasi danau.
Baca Juga: Kementerian PUPR belum menganggarkan pembangunan ibu kota baru di anggaran 2020
Kementerian PUPR juga akan melakukan pembangunan dan revitalisasi irigasi, melakukan penyediaan air baku dan sumur tanah, melakukan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, melakukan pengendali raya rusak hingga melakukan pengendalian lumpur sidoarjo.
Sementara, di bidang bina marga, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan jalan, pelebaran jalan dan menambah jalur, melakukan rehabilitasi/rekonstruksi jalan, juga pemerliharaan rutin jalan. Khusus untuk infrastukrut jalan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 28,97 triliun.
Untuk infrasturuktur jembatan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 9,47 triliun. PUPR akan melakukan pembangunan/duplikasi jembatan, penggantian jembatan, preservasi jembatan, dan preservasi rutin jembatan. Kementerian PUPR juga melaukan pembangunan terowongan hingga pembangunan jalan bebas hambatan.
Baca Juga: Konstruksi infrastruktur dasar ibu kota negara di Kaltim mulai dikerjakan tahun 2020
Sementara, target prioritas bidang cipta karya antara lain fokus pada pengadaan air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman, melakukan pembangunan gedung, pembangunan sarana olahraga dan pasar. Di bidang perumahan, akan dilakukan pembangunan rumah khusus, rumah swadaya, rumah susun, prasaranan dan sarana umum (PSU) rumah umum dan komersil.
Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastrukut PUPR dalam rangka mendukung empat kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) prioritas dan kawasan pengembangan pariwisata nasional.
Menanggapi ini, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis turut menyoroti adanya penambahan dana yang cukup besar di Ditjen Sumber Daya Air. Bahkan, anggaran untuk unit ini lebih besar dibandingkn Ditjen Bina Marga yang sebesar Rp 42,95 triliun. Meski begitu, dia berharap tambahan anggaran yang dilakukan memang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada seperti pengendalian lumpur sidoarjo.
Baca Juga: Menteri Basuki: Bukit Soeharto tak akan diganggu gugat untuk ibu kota baru
Selanjutnya, Komisi V pun sepakat program strategis nasional yang bermanfaat bagi masyarakat dan program yang dibutuhkan di Kaupaten/kota terentu akan disesuaikan dengan saran, pendapat dan usulan komisi V DPR RI.
"Kami juga sepakat saat pembahasan dengan eselon 1, kita tidak bicara kebijakan dan sebagainya, tetapi kami diberikan gambaran program-program terutama di daerah. Sehingga nanti anggota tahu usulan kami sudah dicatat atau belum," ujar Fary Djemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
