Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
Sementara, di bidang bina marga, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan jalan, pelebaran jalan dan menambah jalur, melakukan rehabilitasi/rekonstruksi jalan, juga pemerliharaan rutin jalan. Khusus untuk infrastukrut jalan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 28,97 triliun.
Untuk infrasturuktur jembatan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 9,47 triliun. PUPR akan melakukan pembangunan/duplikasi jembatan, penggantian jembatan, preservasi jembatan, dan preservasi rutin jembatan. Kementerian PUPR juga melaukan pembangunan terowongan hingga pembangunan jalan bebas hambatan.
Baca Juga: Konstruksi infrastruktur dasar ibu kota negara di Kaltim mulai dikerjakan tahun 2020
Sementara, target prioritas bidang cipta karya antara lain fokus pada pengadaan air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman, melakukan pembangunan gedung, pembangunan sarana olahraga dan pasar. Di bidang perumahan, akan dilakukan pembangunan rumah khusus, rumah swadaya, rumah susun, prasaranan dan sarana umum (PSU) rumah umum dan komersil.
Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastrukut PUPR dalam rangka mendukung empat kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) prioritas dan kawasan pengembangan pariwisata nasional.
Menanggapi ini, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis turut menyoroti adanya penambahan dana yang cukup besar di Ditjen Sumber Daya Air. Bahkan, anggaran untuk unit ini lebih besar dibandingkn Ditjen Bina Marga yang sebesar Rp 42,95 triliun. Meski begitu, dia berharap tambahan anggaran yang dilakukan memang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada seperti pengendalian lumpur sidoarjo.
Baca Juga: Menteri Basuki: Bukit Soeharto tak akan diganggu gugat untuk ibu kota baru
Selanjutnya, Komisi V pun sepakat program strategis nasional yang bermanfaat bagi masyarakat dan program yang dibutuhkan di Kaupaten/kota terentu akan disesuaikan dengan saran, pendapat dan usulan komisi V DPR RI.
"Kami juga sepakat saat pembahasan dengan eselon 1, kita tidak bicara kebijakan dan sebagainya, tetapi kami diberikan gambaran program-program terutama di daerah. Sehingga nanti anggota tahu usulan kami sudah dicatat atau belum," ujar Fary Djemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
