Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan akses sanitasi layak meningkat menjadi 90% pada 2024. Hingga 2018 akses sanitasi layak baru mencapai angka 74,58%.
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Prasetyo mengatakan, untuk mencapai hal tersebut pihaknya akan membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat skala perkotaan di 5 kota. Yakni Medan, Pekanbaru, Palembang yang pembangunannya sudah mulai berjalan serta di Jambi dan Makassar yang saat ini sedang proses lelang.
"Sedang kami siapkan, walaupun itu lanjutan juga karena Bali sama DKI Jakarta mereka sudah punya tapi kami mau memperluas," kata Prasetyo kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).
Baca Juga: Sebanyak 160 PDAM berstatus tidak sehat, ini yang dilakukan Kementerian PUPR
Prasetyo mengatakan, pihaknya juga akan mendukung pembangunan IPAL terpusat skala permukiman di kawasan strategis pariwisata nasional yakni di Labuhan Bajo dan Danau Toba. Di luar itu, pihaknya juga akan membangun instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
Kemudian, dalam pengelolaan persampahan Kementerian PUPR akan membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah skala regional di tiga provinsi yakni TPA regional Banyuasin, TPA regional Ciayuma-Jakuning dan TPA regional Maluku Utara. Selanjutnya Kementerian PUPR juga akan membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di 77 lokasi dan pembangunan tempat pembuangan sampah yang menerapkan prinsip kurangi (reduce), pakai lagi (reuse), dan daur ulang (recycle) atau TPS 3R di 1.344 lokasi.
Kementerian PUPR menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi diperkirakan mencapai Rp 216 triliun. Rencananya kebutuhan anggaran ini didapat dari alokasi anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kerjasama dengan swasta.
Baca Juga: Kementerian PUPR salurkan bantuan air bersih bagi pengungsi gempa Ambon
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, permasalahan terkait sanitasi adalah komitmen pemerintah daerah dalam operasional infrastruktur yang telah dibangun dan rusaknya infrastruktur itu karena bencana alam. Sebab itu, pihaknya berharap pemerintah daerah berkomitmen dalam mengelola infrastruktur dan mengalokasikan anggarannya untuk operasional infrastruktur yang telah dibangun.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengaku akses sanitasi masih rendah. Sebab itu pihaknya akan terus mendorong peningkatan akses sanitasi tersebut. "Kami mau mengakselerasi kira-kira lima tahun ke depan kurang lebih menjadi 90%," ujar dia.
Sebagai informasi, realisasi penanganan sanitasi 2015-2019 antara lain, pembangunan infrastruktur pengolahan lumpur tinja (IPLT) di 168 lokasi, IPAL terlusat skala regional/kota di 10 lokasi, IPAL terpusat skala permukiman di 2.688 lokasi. Realisasi ini berkontribusi pada peningkatan akses sanitasi layak dan aman sebesar 2,93%.
Baca Juga: Basuki: Sanitasi, air bersih, dan perumahan harus jadi fokus Menteri PUPR yang baru
Kemudian pembangunan TPA regional/kota di 287 lokasi. Serta pembangunan TPST/TPS 3R di 665 lokasi. Pembangunan ini berkontribusi pada peningkatan penanganan sampah sebesar 13,15 %.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
