Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kesenjangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia cukup tinggi. Di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu mengalokasikan 30% dari total kebutuhan pembiayan infrastruktur dan 70% diharapkan dari pembiayaan non APBN.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Insfrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengharapkan penerapan skema kerjasama pemerintah dan Badan usaha (KPBU) sebagai salah satu bentuk inovasi pembiayaan infrastruktur untuk menjawab funding gap sebesar 70% tersebut.
"Total kebutuhan infrastruktur kita mencapai Rp 2.058 triliun tapi kemampuan APBN kita hanya 30%, sementara 70% perlu kita cari," jelas kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna di Media Center PUPR, Jakarta (4/10).
Herry mengatakan bahwa masing masing sektor infrastruktur memiliki isu dan keunikan masing-masing. Namun pada intinya diperlukan inovasi pembiayaan yang kreatif untuk meyakinkan swasta untuk berinvestasi terhadap proyek infrastruktur pemerintah.
Baca Juga: Anggaran Infrastruktur Capai Rp 392,02 Triliun di 2023, Salah Satunya untuk IKN
Salah satu inovasi yang tengah diupayakan pemerintah adalah pembangunan proyek jalan tol menggunakan skema estafet financing.
Dengan estafet financing nantinya akan ada pihak yang membangun untuk modal kerja, kemudian setelah proyeknya selesai akan dibayar secara avalailability payment (AP) selama 10 tahun.
"Harapannya dalam perjalanannya nanti dalam 10 tahun perjalanan ada investor yang masuk membeli berdasarkan prospek ke depan, dan prospek ke depan bisa dijadikan modal pembiayaan lagi," jelasnya.
Sehingga dengan pembiayaan ini harapannya dana untuk membangun lebih efisien.
Sebelumnya, menurut Herry pembiayaan infrastruktur jalan tol hanya berputar satu kali, sampai akhir konsesi. Dampaknya banyak uang yang mengendap tidak efisien.
Baca Juga: Belanja K/L Dipatok Rp 993,2 Triliun pada 2023, Ini 5 Instansi dengan Jatah Terbesar
Selain itu, kata dia dengan skema ini bisa menarik investor asing masuk dalam proyek infrastruktur. Karena mereka bisa masuk setelah jalan tol selesai dibangun dengan mempertimbangkan prospeknya.
"Kalau mereka masuk awal kan pusing juga karena harus memikirkan pembebasan tanah, risiko konstruksi, mikir aja ngak berani," terang Herry.
"Nantinya skema ini juga bisa diterapkan di sektor lain, modelnya aja kita ambil untuk infrastruktur jalan. Tapi pada waktunya nanti kita kembangkan untuk infrastruktur minimum," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
