Tak Hanya Toko Online, Pemerintah Sasar Pajak dari Sektor-Sektor Ini pada Tahun 2026

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan langkah-langkah inisiatif kebijakan pemajakan transaksi digital.

Bimo mengatakan, salah satu kebijakan yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah penunjukan platform traksaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau elektronik.

"Kita menunjuk platform transaksi dalam negeri maupun juga luar negeri yang sudah kita tunjuk. Yang dalam negeri kebijakannya sudah selesai," ujar Bimo dalam rapat bersama Komisi XI, Senin (14/7).

Baca Juga: Aturan Terbit, Markeplace Wajib Pungut PPh 22 sebesar 0,5% dari Penjual Lokal

Selain itu, Bimo juga sedang merencanakan dan sedang memfinalisasi beberapa kebijakan yang terkait dengan pengenaan pajak transaksi atas aset kripto.

Tidak hanya itu, Bimo juga mengatakan bahwa penunjukan lembaga jasa keuangan untuk bullion juga akan dilakukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

DJP Akui Transaksi Toko Online Tembus Rp 450 Triliun, Tapi Setoran Pajaknya Rendah

Industri

Pedagang Toko Online Beromzet Rp 500 Juta-Rp 4,8 Miliar Akan Kena Pajak 0,5%

Nasional

Aturan Difinalisasi, Toko Online Akan Jadi Pemungut Pajak untuk Pedagang Kriteria Ini

Fokus

Perbarui Aturan demi Menjaring Pundi-Pundi Pendapatan Pajak Sektor Digital

Nasional

Marketplace Akan Jadi Pemungut Pajak, DJP Jamin Tak Menambah Beban Pedagang

Nasional

Dorong Masyarakat Punya Rekening Bank, Upaya Kerek Penerimaan Pajak Sektor Informal