Sarat Kepentingan Politik, Pengangkatan Komisaris BUMN Kembali Disorot

Senin, 14 Juli 2025 / 14:29 WIB

ILUSTRASI. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo (kiri) dan Wamenpora Taufik Hidayat (kanan) berbincang saat acara ramah tamah di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Wamenpora Taufik Hidayat Resmi Ditunjuk jadi Komisaris PLN EPI ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/foc.

Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gelombang pengangkatan komisaris baru di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan publik.

Sejumlah figur yang dekat dengan lingkar kekuasaan, seperti Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat dan ekonom-politisi PAN Drajat Wibowo, dipercaya menempati posisi strategis sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah pengangkatan tersebut benar-benar berdasarkan kebutuhan perusahaan, atau justru bagian dari praktik politik balas jasa?

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Herry Gunawan menilai bahwa penempatan orang-orang dekat istana di kursi komisaris memperkuat kesan bahwa BUMN belum sepenuhnya independen.

"Ini mirip harta rampasan perang. Siapa yang menang, dia yang menguasai. Pola ini sudah terjadi bertahun-tahun," ujar Herry kepada Kontan.co.id, Minggu (13/7).

Menurut Herry, praktik tersebut membuat orientasi kerja BUMN bergeser dari kepentingan publik menjadi perpanjangan kepentingan politik.

Ia juga menilai bahwa pengangkatan figur politis atau non-profesional berpotensi melanggar berbagai regulasi.

Setidaknya, kata dia, ada tiga undang-undang yang kerap dilanggar:

UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara
UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19/2003 tentang BUMN
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

“Mirisnya, regulasi yang dibuat pemerintah sendiri justru diabaikan. Bagaimana publik, terutama investor, mau percaya dengan BUMN?” tegas Herry.

Ia juga mengkritisi kehadiran BPI Danantara sebagai pengelola BUMN yang dinilai belum membawa perbaikan berarti.

“Danantara hanya menambah rantai birokrasi dan berpotensi mengurangi pemasukan negara karena dividen tidak lagi langsung masuk ke APBN,” sambungnya.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto juga menekankan bahwa proses pengangkatan komisaris seharusnya mengacu pada prinsip meritokrasi.

“Tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif. Kandidat juga harus memiliki keahlian teknis yang memadai,” ujar Toto kepada Kontan.co.id.

Toto menyarankan agar proses seleksi komisaris juga melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), sebagaimana berlaku untuk direksi. Dengan begitu, pengawasan BUMN bisa berjalan lebih optimal.

Baik Herry maupun Toto sepakat, pemerintah perlu menunjukkan komitmen terhadap tata kelola BUMN yang bersih dan profesional.

Salah satu langkah korektifnya adalah meninjau ulang penempatan komisaris bermuatan politis dan memperketat mekanisme seleksi.

“Kementerian BUMN seharusnya menjadi teladan dalam menaati regulasi, bukan justru menjadi pelanggarnya,” tandas Herry.