kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Kementerian PUPR gencar sosialisasi program perumahan MBR kepada swasta


Rabu, 14 Agustus 2019 / 17:06 WIB
Kementerian PUPR gencar sosialisasi program perumahan MBR kepada swasta
ILUSTRASI. Rumah bersubsidi

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat total investasi yang diperlukan untuk perumahan adalah Rp 780 triliun. Pemerintah sendiri hanya mampu cukupi 30% dari total investasi tersebut, sisanya dibutuhkan dana dari swasta/masyarakat.

Guna menarik para badan usaha untuk ikut dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto menyebut saat ini pihaknya rutin adakan sosialisasi.

Baca Juga: Tiga strategi pembiayaan pemerintah memperluas akses rumah layak huni dan terjangkau

"Kita sering sosialisasi kita ajak mereka. Para investor, bankers, landers developers kan sekarang juga banyak developers yang terjun di perumahan kita undang masuk KPBU," jelas Eko saat acara Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

Lebih lanjut disebut Eko tak ada mekanisme penunjukan. Dalam artian semua melalui bidding. Namun jika beberapa kali tak ada peminat atau kompetitor kemungkinan bisa dilakukan penunjukan.

"Kalo sampai menit akhir nggak ada kompetitor ya bisa ditunjuk. Investor kan menanggung risiko, pemerintah menanggung risiko. Jadi itu dibicarakan. Last minute tidak kompetitor ya dia jalan," sambung Eko.

Ia memberi contoh sama saat jalan di KPBU kan, hanya ada satu dua yang tertarik namun lama kelamaan akan semakin banyak yang mulai ikut melirik. "Pertama cuma satu dua tapi lama lama pada berebut," kata Eko.

Baca Juga: Begini perkembangan terbaru realisasi proyek sejuta rumah pemerintah

Lalu ditanya mengenai jaminan bahwa investor bukan dari BUMN semua Eko menyebut bahwa semua akan diundang dan tak ada prioritas bagi siapapun.

"Contohnya Kalau TOD kan pioneering. Tentu ada risiko. Lalu ada sinergi BUMN dan BUMD itu yang ditengahkan. Jadi karena pioneer, harus berhasil. Pemerintah bisa jamin itu berhasil kalau ada kendali terhadap jalannya kepengusahaan itu dan itu bisa di BUMN. Tapi ini kan terbuka. Ada private kita undang banyak," jelas Eko.

Bidding sendiri kapan disebut Eko saat ini dengan World Bank disiapkan outline bisnisnya. Skema akan sama seperti KPBU yang lainnya, dimana terdapat prakarsa pemerintah dan prakarsa swasta.

Kementerian PUPR menyebut sudah ada individu dan badan usaha yang tertarik untuk ikuti skema KPBU perumahan. Namun sayang jelasnya belum dapat disampaikan.

Baca Juga: Realisasi program sejuta rumah hingga Juli 600.000 dari target 1,25 juta unit 2019




TERBARU

Close [X]
×