Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
Sebagai bagian dari strategi kolaboratif, KLH/BPLH menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan dalam pengelolaan hidrologis gambut. Upaya ini bertujuan memastikan praktik restorasi dan pengelolaan air di lahan gambut dilakukan secara ilmiah, berkelanjutan, dan sesuai standar teknis.
Dikemukakan Menteri Hanif, berdasarkan evaluasi riwayat kebakaran lahan maka KLH/BPLH telah memetakan desa-desa yang telah mengalami lebih dari 3 kali kebakaran sebagai lokasi prioritas pemulihan. Yakni 1.450 desa dengan total area sekitar 528.683 hektare yang berada di zona buffer 5 km di sekeliling kawasan konsesi perusahaan yang akan dikolaborasikan dengan perusahaan untuk pencegahan kebakaran.
Lalu 904 desa di luar zona buffer yang akan dipulihkan kolaborasi pemerintah dengan pemerintah daerah, dengan total area sekitar 298.276 hektare.
Secara keseluruhan, total desa yang menjadi sasaran intervensi pemulihan ekosistem gambut mencapai 2.354 desa di berbagai wilayah prioritas. Kolaborasi ini diharapkan memperluas dampak pemulihan ekosistem, memperkuat peran masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan gambut di tingkat tapak.
Menteri Hanif menjanjikan, sebagai bentuk apresiasi, pemerintah akan memberikan sertifikat pemulihan ekosistem kepada perusahaan yang berkolaborasi. Sertifikat ini dapat menjadi dasar pengakuan kontribusi terhadap target net zero emission sekaligus peluang dalam pasar karbon.
“Kolaborasi ini bukan sekadar menanam pohon atau membangun sekat kanal. Ini tentang masa depan anak-anak kita, masa depan bisnis, dan masa depan bumi,” Hanif.
Selanjutnya: Kiyosaki: Dukungan Buffett Terhadap Emas dan Perak Jadi Sinyal Bahaya Pasar Saham
Menarik Dibaca: Ini Perbedaan Gangguan Seksual dan Disfungsi Seksual yang Perlu Anda Tahu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
