Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengawasan DPR dalam privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu bahasan lebih lanjut. Meski begitu, pembahasan privatisasi BUMN tetap harus lewat komite privatisasi.
"Pengawasan DPR perlu atau tidak dalam privatisasi nanti kita lihat," ujar Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN Hambra kepada Kontan.co.id akhir pekan lalu.
Meski begitu, Hambra bilang proses privatisasi BUMN tidak akan banyak berubah. Langkah-langkah privatisasi BUMN tetap akan melalui komite privatisasi.
Komite privatisasi diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah pembahasan di komite privatisasi, hasil bahasan akan diserahkan kepada DPR.
Pada tahap ini akan terdapat pembahasan bersama dengan DPR. Nantinya bila disetujui, DPR akan mengusulkan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait privatisasi BUMN tersebut.
"Setelah terdapat PP baru akan ada aksi korporasi seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham," terang Hambra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
