Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 dan juga kebijakan penanganannya telah banyak merubah tata kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini bisa berpotensi mengancam keserasian sosial dan perdamaian pada umumnya.
Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mengukuhkan peran korps relawan Pelopor Perdamaian Indonesia (Pordam). Itu dilakukan dengan melaunching dan mengukuhkan Pordam di Kabupaten Mesuji, Lampung.
Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara mengatakan, segenap warga negara Indonesia mempunyai cita-cita untuk hidup damai dan sejahtera. Namun, kebhinekaan yang sejatinya adalah berkah dibarengi pula dengan potensi konflik dan itu diperburuk oleh imbas negatif dari Covid-19.
Baca Juga: Begini nasib ASN dari 10 lembaga yang dibubarkan
“Kementerian Sosial RI bersama dengan korps relawan mewakili semangat, tekad, dan kerja keras dalam menjaga keserasian sosial dalam memelihara persatuan dan kesatuan,” Kata Juliari dalam siaran pers, Kamis (3/12).
Indonesia memiliki hampir 1.500 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau. Ini adalah kekayaan yang harus dijaga bersama dengan toleransi, saling menghargai dan menghormati agar kita dapat hidup damai berdampingan.
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional mencatat pada tahun 2018 – 2019 saja, terjadi 71 peristiwa konflik sosial di berbagai Provinsi.
Sebagian besar dilatarbelakangi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial, dan menjadi ajang perkelahian massal.
Sekarang dan sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan kedepan, imbas pandemik Covid-19 ini ibarat mengembus api dalam sekam, dapat memantik perbedaan dan ketegangan menjadi konflik sosial terbuka.
Pada sisi lain, ada harapan yang tidak kunjung padam. Pengalaman membuktikan keberhasilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan lainnya untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal, menyelesaikan konflik sosial, dan mewujudkan kembali keserasian sosial.
Untuk memperkuat peran penting masyarakat dalam mencegah dan mengatasi berbagai persoalan di masyarakat khususnya yang berpotensi terjadinya konflik sosial.
Pada tanggal 21 September 2010, Kementerian sudah membentuk korps relawan Pelopor Perdamaian Indonesia (Pordam) yang beranggotakan hampir 1.500 relawan di seluruh wilayah Indonesia.
“Relawan Pordam adalah peredam potensi perpecahan. Berbeda dengan TAGANA yang datang dengan seragam mencolok dari luar wilayah bencana dan melakukan tindakan yang cepat di lapangan, relawan Pordam adalah para relawan lokal yang bekerja dengan senyap, selalu ramah, bertutur lembut, dan berdada lapang,” tambah Juliari.
Baca Juga: Sri Mulyani akui rebound ekonomi di tahun depan belum tentu naik tinggi
Sebagai aset Kementerian Sosial, korps relawan Pordam sudah dilatih, diorganisasi, dan didukung untuk memelihara perdamaian termasuk melalui Layanan Dukungan Psikososial.
Puncak pengukuhan Pordam itu ditandai dengan penandatanganan prasasti Pelopor Perdamaian dan prasasti Keserasian Sosial oleh Menteri Sosial.
Kabupaten Mesuji dipilih sebagai tuan rumah perhelatan perdamaian nasional serta prasasti Pelopor Perdamaian dan Keserasian Sosial karena telah berhasil mengupayakan keserasian sosial dan perdamaian setelah bertahun-tahun hidup dengan konflik sosial.
“Pengukuhan Pelopor Perdamaian mewakili tekad Kementerian Sosial RI untuk bersama relawan Pordam mencegah dan meredam potensi konflik sosial. Perjalanan menuju keserasian sosial masih panjang, apalagi pada musim pandemi ini,” pungkas Juliari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
