Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah berharap Panitia Kerja Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (Panja P3SON) memberikan rekomendasi agar pemerintah diberikan izin menggunakan alokasi anggaran seperti tertuang di Undang-Undang (UU) No 15 Tahun 2013 Tentang APBNP 2013. Dengan begitu, proses pembangunan P3SON Hambalang dapat dilanjutkan.
Demikian hal itu diungkapkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Yuli Mumpuni Widarso, Senin (24/6). Permohonan itu disampaikan Yuli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja P3SON Komisi X DPR dengan Kemenpora di Gedung DPR Senayan, Senin (24/6).
Yuli menegaskan, pemerintah sangat berharap proses pembangunan P3SON yang terletak di Bukit Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dapat dilanjutkan. "Oleh karena itu kami berharap Panja P3SON memberikan rekomendasi melanjutkan pembangunan P3SON Hambalang dengan dana dalam APBNP 2013,"kata Yuli.
Pendapat senada diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam Santoso Ernawi. Menurut Imam, lokasi P3SON Hambalang terletak pada zona kerentanan gerakan tanah sedang sampai tinggi, dengan stratifikasi pelapukan breksi tufa (tebal 3-5m).
Meski demikian, hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum pada 27-28 Juni 2012, yang dilanjutkan pemeriksaan visual pada 2-7 April 2013, menyimpulkan bahwa 22 bangunan gedung yang dievaluasi dalam kondisi relatif baik. "Hasil pengukuran dengan theodolit, menunjukkan bahwa kemiringan bangunan masih dalam standar SNI maupun British Standar,"ujar Imam.
Dia menambahkan, kondisi tanah yang labil di Hambalang memunculkan konsekuensi harus dilakukannya perbaikan. Antara lain, meliputi perbaikan konstruksi gedung, penguatan lereng di sekitar gedung, penanganan tata air (sistem drainase) untuk seluruh kawasan, pembuatan sabuk perkuatan tanah (Earth Moving Belt/EMB) pada daerah rawan longsor.
"Pembuatan EMB ini meliputi pembuatan bor pile 3 baris (D-60 cm/80 cm) dengan jarak 3 meter sepanjang Jalan 13 dan pembuatan slab beton (rigid pavement) dengan lebar 6 meter sepanjang Jalan 13," imbuh Imam.
Menyangkut estimasi biaya perbaikan, Imam menjelaskan untuk perbaikan biaya konstruksi dibutuhkan Rp 10 miliar. Adapun penguatan lereng di sekitar gedung membutuhkan Rp 30 miliar.
Sedangkan pembuatan sistem drainase membutuhkan Rp 25 miliar. Terakhir, pembuatan sabuk perkuatan tanah memerlukan biaya sebesar Rp 35 miliar. "Total estimasi biaya perbaikan membutuhkan Rp 100 miliar,"kata Imam.
Menanggapi permintaan pemerintah, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Fazul Fadly mengatakan permohonan pemerintah sudah terlambat. Sebab proses pembahasan RAPBNP 2013 sudah selesai dilakukan di DPR. "Timingnya sudah lewat," kata Fazul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
