Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memonitor dampak konflik Iran-Israel terhadap perekonomian Indonesia.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan bahwa dari sisi level tekanan yang dialami pasar keuangan Indonesia, berdasarkan asesmen belum mengindikasikan situasi yang genting.
Deni mengatakan, level pelemahan masih sejalan dengan mekanisme pasar normal di mana terjadi penurunan risk appetite dan kami memperkirakan dampaknya lebih bersifat sementara dan pasar masih terus mencermati perkembangan ke depan.
"Level tekanan dalam sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri termasuk terhadap kinerja fiskal," ujar Deni dalam keterangannya, Senin (23/6).
Baca Juga: Kemenkeu Klaim Indonesia Makin Diperhitungkan di Global Value Chain
Termasuk dari sisi rambatan ke dalam negeri melalui tekanan harga minyak terhadap inflasi yang terkait dengan harga BBM, Deni menegaskan bahwa dapat diredam dengan adanya subsidi dan kompensasi yang diberikan Pemerintah.
"Masih terdapat ruang fiskal untuk menyerap risiko inflasi terhadap domestik melalui kebijakan Pemerintah tersebut. Fungsi APBN sebagai shock absorber masih dapat berjalan dengan baik," katanya.
Ia menambahkan, level harga minyak terkini masih berada di bawah asumsi yang digunakan untuk APBN 2025 yaitu di US$ 82 per barel.
Kemudian, harga minyak Brent di akhir pekan ini masih di US$ 77,27 (eop) dan rata-rata YtD ICP masih ada di bawah US$ 73 per barel, sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi.
Di sisi lain, kepercayaan investor terhadap sovereign instrument yaitu SBN juga masih terjaga, meskipun terjadi outflow namun dari sisi tekanan terhadap harga (kenaikan yield) masih sangat terbatas.
Kendati begitu, Deni menegaskan bahwa pemerintah terus mewaspadai risiko global dan transmisinya pada perekonomian domestik, dengan menyiapkan langkah-langkah mitigasi awal dan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber.
Sinergi kebijakan yang solid antara pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi dilakukan, termasuk sinergi kebijakan dengan otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Baca Juga: Di Tengah Guncangan Global, Kemenkeu Sebut SBN RI Justru Diminati Investor Asing
"Transformasi struktural terus dilakukan, keberhasilan menjaga suplai pupuk melalui deregulasi misalnya, akan dilanjutkan untuk berbagai komoditas," imbuhnya.
Pemerintah juga terus memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan pangan nasional.
"Prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan," katanya.
Sebagai penutup, Deni menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selanjutnya: IHSG Ditutup Jatuh 1,74% ke 6.787,14 Senin (23/6), Top Losers LQ45: PTBA, CTRA, MAPI
Menarik Dibaca: Jumlah AUM Naik 39%, DBS Treasures Bidik Nasabah Kaya Dengan Produk User Friendly
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
