Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
Namun untuk mengimbangi situasi penerimaan yang berat, pemerintah juga tetap melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja K/L seperti belanja perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, dan belanja terkait operasional rutin lainnya.
Adapun, Askolani menyebut, estimasi realisasi belanja negara secara keseluruhan sampai akhir tahun berada di kisaran 92%-95% dari pagu dalam APBN 2019.
Baca Juga: Tutupi bolong penerimaan pajak, pemerintah andalkan pajak karyawan dan pajak badan
Proyeksi tersebut melambat jika dibandingkan dengan realisasi belanja negara tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 2.213,11 triliun atau 99,66% dari pagu APBN 2018.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan, perlambatan pada realisasi belanja lebih disebabkan oleh faktor harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah yang jauh lebih rendah dari asumsi dalam APBN.
Hal tersebut berdampak pada realisasi belanja pemerintah pusat non-K/L dalam bentuk subsidi. Pertumbuhan realisasi subsidi energi maupun non-energi mengalami kontraksi hingga November lalu.
“Jadi belanja tumbuhnya turun lebih karena penyaluran subsidi energi yang tumbuh negatif. Belanja K/L masih tumbuh relatif stabil,” ujar Sri Mulyani kemarin.
Baca Juga: Kemenkeu siapkan perubahan skema penyaluran dana desa untuk tahun 2020
Meski realisasi belanja diproyeksi tetap kuat, Sri Mulyani cukup yakin defisit anggaran tetap dapat sesuai dengan sasaran pemerintah yaitu 2,2% terhadap PDB di akhir tahun nanti.
Pasalnya, ia melihat adanya perbaikan pada realisasi penerimaan pajak di beberapa sektor riil. “Turn around ekonomi mulai tampak, mulai ada pembalikan ke arah positif dilihat dari penerimaan pajak per jenis pajaknya. Harapannya akselerasi ini bisa kita jaga juga untuk masuk ke 2020,” tandas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
