Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir November sebesar Rp 2.046 triliun. Serapan belanja negara tersebut baru memenuhi 83,1% dari pagu APBN 2019 yakni sebesar Rp 2.461,11 triliun.
Sementara, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.293,2 triliun hingga November. Serapan belanja pemerintah pusat baru memenuhi 79,1% dari pagu yang ditetapkan yakni senilai Rp 1.634,34 triliun untuk sepanjang 2019.
Baca Juga: Ekonom Bank Mandiri optimistis ekonomi Indonesia tahun 2020 lebih positif
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 717,8 triliun atau 83,9% dari pagu, dan belanja non K/L sebesar Rp 575,4 triliun atau 73,9% dari pagu.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani memproyeksi, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) akan tetap optimal yaitu berkisar 98%-99% di akhir tahun.
“Posisinya akan hampir sama dengan tahun lalu untuk belanja K/L. Memang sampai November baru terserap sekitar 84%, tapi sebenarnya banyak yang tinggal pencatatan saja,” terang Askolani.
Baca Juga: Realisasi belanja negara baru 83% dari pagu APBN hingga November 2019
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, realisasi belanja K/L tahun lalu tercatat sebesar Rp 846,56 triliun atau 98,68% terhadap pagu APBN sebesar Rp 847,43 triliun.
Serapan belanja K/L yang optimal tersebut, sambungnya, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong belanja fiskal untuk menopang perekonomian di tengah perlambatan global.
Namun untuk mengimbangi situasi penerimaan yang berat, pemerintah juga tetap melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja K/L seperti belanja perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, dan belanja terkait operasional rutin lainnya.
Adapun, Askolani menyebut, estimasi realisasi belanja negara secara keseluruhan sampai akhir tahun berada di kisaran 92%-95% dari pagu dalam APBN 2019.
Baca Juga: Tutupi bolong penerimaan pajak, pemerintah andalkan pajak karyawan dan pajak badan
Proyeksi tersebut melambat jika dibandingkan dengan realisasi belanja negara tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 2.213,11 triliun atau 99,66% dari pagu APBN 2018.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan, perlambatan pada realisasi belanja lebih disebabkan oleh faktor harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah yang jauh lebih rendah dari asumsi dalam APBN.
Hal tersebut berdampak pada realisasi belanja pemerintah pusat non-K/L dalam bentuk subsidi. Pertumbuhan realisasi subsidi energi maupun non-energi mengalami kontraksi hingga November lalu.
“Jadi belanja tumbuhnya turun lebih karena penyaluran subsidi energi yang tumbuh negatif. Belanja K/L masih tumbuh relatif stabil,” ujar Sri Mulyani kemarin.
Baca Juga: Kemenkeu siapkan perubahan skema penyaluran dana desa untuk tahun 2020
Meski realisasi belanja diproyeksi tetap kuat, Sri Mulyani cukup yakin defisit anggaran tetap dapat sesuai dengan sasaran pemerintah yaitu 2,2% terhadap PDB di akhir tahun nanti.
Pasalnya, ia melihat adanya perbaikan pada realisasi penerimaan pajak di beberapa sektor riil. “Turn around ekonomi mulai tampak, mulai ada pembalikan ke arah positif dilihat dari penerimaan pajak per jenis pajaknya. Harapannya akselerasi ini bisa kita jaga juga untuk masuk ke 2020,” tandas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
