Kelas Menengah Menyusut, Infast Bestari Desak Perlindungan Sosial Universal

Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga riset kebijakan Infast Bestari mendesak pemerintah segera merancang kebijakan sosial yang universal dan lintas kelas.

Desakan ini muncul menyusul kritik terbuka Presiden Prabowo Subianto terhadap dominasi paham neoliberal dalam pembangunan Indonesia selama tiga dekade terakhir.

Pada peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, Presiden Prabowo menegaskan ketidakpercayaannya terhadap teori trickle-down effect, bahwa kekayaan kelompok atas akan otomatis menetes ke rakyat kecil.

Menurut Direktur Riset Infast Bestari Muhammad Ridha, kritik tersebut seharusnya tidak berhenti di level wacana ekonomi makro atau kepemilikan usaha, melainkan dilanjutkan ke desain kebijakan sosial.

Salah satu manifestasi paling nyata dari cara berpikir neoliberal justru ada di desain perlindungan sosial yang selektif dan tersasar yang hanya menempatkan kelompok miskin sebagai satu-satunya kategori yang dianggap layak dilindungi dari guncangan ekonomi pasar.

"Logika ini mengasumsikan kelas menengah cukup mampu menopang dirinya sendiri di tengah pasar bebas. Padahal asumsi itu semakin tidak sesuai kenyataan,” kata Ridha, Sabtu (25/7).

Infast Bestari mengutip data Susenas BPS yang diolah Mandiri Institute. Jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025, atau berkurang 1,1 juta jiwa. Angka ini jauh lebih dalam dibanding penurunan 0,4 juta jiwa tahun sebelumnya.

Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya 4,1% year-on-year, terendah di antara seluruh kelompok ekonomi. Kelompok miskin tumbuh 4,7%, aspiring middle class 4,8%, kelompok rentan 5%, dan kelompok atas 6,8%. Konsumsi pangan kelas menengah bahkan anjlok menjadi hanya 0,9%, dari sebelumnya 4,6%.

“Kenaikan belanja transportasi 22,5% dan telepon seluler 31,2% bukan tanda kesejahteraan membaik, melainkan indikasi pola konsumsi defensif. Kelas menengah menahan belanja kebutuhan dasar sambil terus menanggung beban gaya hidup dan cicilan,” jelas Ridha.

Ridha juga merujuk riset Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan Fulcrum ISEAS-Yusof Ishak Institute (21 Juli 2026).

Studi tersebut menemukan hubungan empiris antara penyusutan kelas menengah dan meningkatnya demonstrasi di tingkat provinsi sepanjang 2015–2024.

Setiap penurunan satu poin persentase pangsa kelas menengah berasosiasi dengan tambahan tiga demonstrasi. Provinsi yang mengalami penyusutan kelas menengah rata-rata memiliki 13 demonstrasi lebih banyak dibanding yang stabil.

“Ini bukan sekadar soal statistik ekonomi, melainkan legitimasi negara. Mengabaikan kerentanan kelas menengah adalah soal keadilan sekaligus stabilitas politik jangka panjang,” tegasnya.

MBG Masih Selektif, Bukan Universal

Salah satu contoh keterbatasan desain perlindungan sosial saat ini terlihat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi Labsosio Universitas Indonesia (Maret 2026) di lima daerah (Kota Kupang, Depok, Kabupaten Sukabumi, Garut, dan Pesisir Selatan) menunjukkan MBG sangat diterima siswa kelas bawah.

Sebanyak 85,8% siswa kelas bawah selalu menghabiskan makanan program tersebut, dan manfaatnya paling terasa bagi 50,1% siswa menengah-bawah yang jarang atau tidak pernah sarapan.

Namun, laporan yang sama secara eksplisit menyimpulkan bahwa MBG “lebih tepat untuk kebutuhan siswa kelas menengah-bawah dibanding sebagai program untuk semua kelas sosial (universal).

“Program yang berhasil menjawab kebutuhan kelompok bawah belum dirancang untuk merespons kebutuhan kelas menengah. Ini bukti empiris bahwa program andalan pemerintah masih mencerminkan logika selektivitas ala neoliberal yang hendak dikritik Presiden,” kata Ridha.

Menurutnya, perlindungan sosial seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga negara untuk hidup layak, bukan sekadar jaring pengaman bagi kelompok termiskin.

Ketika kerentanan pasar sudah merembes ke kelas menengah—kelompok yang selama ini dianggap aman dan menjadi motor konsumsi serta stabilitas sosial-politik—desain berbasis kemiskinan murni sudah tidak memadai.

Atas dasar temuan tersebut, Infast Bestari mendorong empat langkah:

Pertama, bergerak melampaui paradigma perlindungan sosial yang kemiskinan-sentris menuju arsitektur universal lintas kelas, mencakup akses kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang terjangkau bagi kelas menengah.

Kedua, memanfaatkan integrasi data lintas sektor seperti Dapodik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan kerentanan kelas menengah, bukan hanya mempertajam penyasaran kelompok miskin.

Ketiga, mendorong kebijakan keterjangkauan (affordability) di pos konsumsi utama kelas menengah—perumahan, transportasi publik, dan komunikasi—melalui kendali harga atau perluasan layanan publik, bukan bantuan selektif berbasis status kemiskinan.

Keempat, memaknai semangat anti-neoliberalisme Presiden secara konsisten hingga ranah distribusi dan perlindungan sosial universal, tidak berhenti di level produksi dan kepemilikan usaha (koperasi).

“Momentum keterbukaan Presiden Prabowo dalam mengkritik neoliberalisme adalah ruang politik berharga. Kami desak pemerintah memanfaatkannya secara konsisten agar tidak ada kelompok masyarakat—miskin maupun menengah—yang dibiarkan sendirian menghadapi risiko ekonomi pasar,” tutup Ridha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News