/2020/05/04/579124120.jpg "Kelas Menengah Menyusut, Infast Bestari Desak Perlindungan Sosial Universal")
Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
Salah satu contoh keterbatasan desain perlindungan sosial saat ini terlihat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi Labsosio Universitas Indonesia (Maret 2026) di lima daerah (Kota Kupang, Depok, Kabupaten Sukabumi, Garut, dan Pesisir Selatan) menunjukkan MBG sangat diterima siswa kelas bawah.
Sebanyak 85,8% siswa kelas bawah selalu menghabiskan makanan program tersebut, dan manfaatnya paling terasa bagi 50,1% siswa menengah-bawah yang jarang atau tidak pernah sarapan.
Namun, laporan yang sama secara eksplisit menyimpulkan bahwa MBG “lebih tepat untuk kebutuhan siswa kelas menengah-bawah dibanding sebagai program untuk semua kelas sosial (universal).
“Program yang berhasil menjawab kebutuhan kelompok bawah belum dirancang untuk merespons kebutuhan kelas menengah. Ini bukti empiris bahwa program andalan pemerintah masih mencerminkan logika selektivitas ala neoliberal yang hendak dikritik Presiden,” kata Ridha.
Menurutnya, perlindungan sosial seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga negara untuk hidup layak, bukan sekadar jaring pengaman bagi kelompok termiskin.
Ketika kerentanan pasar sudah merembes ke kelas menengah—kelompok yang selama ini dianggap aman dan menjadi motor konsumsi serta stabilitas sosial-politik—desain berbasis kemiskinan murni sudah tidak memadai.
Atas dasar temuan tersebut, Infast Bestari mendorong empat langkah:
Pertama, bergerak melampaui paradigma perlindungan sosial yang kemiskinan-sentris menuju arsitektur universal lintas kelas, mencakup akses kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang terjangkau bagi kelas menengah.
Kedua, memanfaatkan integrasi data lintas sektor seperti Dapodik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan kerentanan kelas menengah, bukan hanya mempertajam penyasaran kelompok miskin.
Ketiga, mendorong kebijakan keterjangkauan (affordability) di pos konsumsi utama kelas menengah—perumahan, transportasi publik, dan komunikasi—melalui kendali harga atau perluasan layanan publik, bukan bantuan selektif berbasis status kemiskinan.
Keempat, memaknai semangat anti-neoliberalisme Presiden secara konsisten hingga ranah distribusi dan perlindungan sosial universal, tidak berhenti di level produksi dan kepemilikan usaha (koperasi).
“Momentum keterbukaan Presiden Prabowo dalam mengkritik neoliberalisme adalah ruang politik berharga. Kami desak pemerintah memanfaatkannya secara konsisten agar tidak ada kelompok masyarakat—miskin maupun menengah—yang dibiarkan sendirian menghadapi risiko ekonomi pasar,” tutup Ridha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
