CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.600.000   -25.000   -0,95%
  • USD/IDR 17.625   59,00   0,34%
  • IDX 6.511   -78,61   -1,19%
  • KOMPAS100 857   -9,79   -1,13%
  • LQ45 649   -7,32   -1,12%
  • ISSI 227   -3,59   -1,56%
  • IDX30 361   -4,06   -1,11%
  • IDXHIDIV20 449   -3,37   -0,75%
  • IDX80 98   -1,15   -1,17%
  • IDXV30 125   -1,26   -0,99%
  • IDXQ30 116   -1,32   -1,13%

Ekonom Bank Dunia Ungkap Syarat Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%


Jumat, 11 September 2026 / 14:18 WIB
Ekonom Bank Dunia Ungkap Syarat Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%
ILUSTRASI. Pusat bisnis Jakarta (KONTAN/Fransiskus Simbolon)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Chief Economist of the World Bank Group, Indermit Gill mengungkap sejumlah syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5% menuju 8%.

Gill menilai Indonesia sebenarnya memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar. Namun, untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia harus melakukan sejumlah perubahan besar, terutama dalam membuka akses terhadap teknologi asing, meningkatkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), memperbaiki regulasi, serta memperluas kebebasan ekonomi.

"Apakah Indonesia bisa meningkatkan tingkat pertumbuhannya dari berapa pun tingkat pertumbuhan saat ini, misalnya 5%, menjadi katakanlah 6%, 7%, 8% Jawabannya adalah ya, tetapi Indonesia harus melakukan banyak hal," kata Gill dalam acara Bappenas-ADBI Joint Conference on Asian Countries' Long Term Development Visions, Rabu (9/9).

Baca Juga: Bank Dunia Beri Resep agar Indonesia Segera Keluar dari Middle Income Trap

Menurut Gill, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah membuka perekonomian Indonesia secara lebih besar terhadap teknologi asing.

"Indonesia harus membuka perekonomiannya secara besar-besaran terhadap teknologi asing," katanya.

Selain membuka akses teknologi asing, Gill mendorong Indonesia untuk memperluas penggunaan AI, bukan hanya di sektor swasta tetapi juga di pemerintahan.

Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi pemerintah, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan hingga layanan hukum dan peradilan.

"Indonesia harus memastikan bahwa teknologi AI digunakan, bukan hanya di sektor swasta, tetapi juga di pemerintahan, dalam hal penggunaan AI untuk pertanian, penggunaan AI untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan juga untuk layanan hukum serta peradilan," imbuh Gill.

Gill menilai keempat sektor tersebut merupakan fungsi inti pemerintah sehingga pemanfaatan AI di dalamnya dapat membantu meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih baik dan kebebasan ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan Indonesia.

Menurut Gill, perusahaan perlu memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan perubahan dan meningkatkan efisiensi agar dapat mengadopsi teknologi baru secara optimal.

"Regulasi yang jauh lebih baik, serta kebebasan ekonomi yang jauh lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Indonesia agar dapat menjadi jauh, jauh lebih efisien," katanya.

Gill mengatakan keberhasilan suatu negara dalam memperoleh manfaat produktivitas dari teknologi baru tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap teknologi.

Menurutnya, semua negara pada akhirnya akan memiliki akses terhadap teknologi yang sama. Faktor pembeda justru terletak pada kemampuan melakukan inovasi proses bisnis.

Ia mencontohkan Amerika Serikat  (AS) dan Eropa. Menurut Gill, optimisme yang lebih besar terhadap manfaat produktivitas AI di Amerika Serikat bukan karena AS memiliki akses eksklusif terhadap teknologi tersebut. Namun, AS dinilai lebih berpeluang mendapatkan manfaat produktivitas karena inovasi proses bisnis kemungkinan lebih cepat terjadi.

Gill menilai hal serupa akan menjadi pembeda di Asia. Negara yang mampu melakukan inovasi proses bisnis akan lebih mampu mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi dibandingkan negara yang tidak melakukan perubahan tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan Indonesia dalam mengalokasikan talenta ke pekerjaan yang tepat.

Menurutnya, Indonesia harus meningkatkan kualitas alokasi sumber daya manusia tanpa membedakan apakah talenta tersebut berasal dari laki-laki atau perempuan, maupun kelompok mayoritas atau minoritas.

"Untuk negara-negara seperti India, negara-negara seperti Indonesia, dan sebagainya, Anda hanya perlu menjadi jauh lebih baik dalam mengalokasikan talenta pada pekerjaan yang tepat," pungkasnya. 

Baca Juga: SMI Tunggu Aturan Kemenkeu untuk Skema Pinjaman Pemda, Plafon Belum Final

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×