Peluang Indonesia Keluar dari Middle Income Trap Masih Jauh dari Ambang Batas

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia dinilai masih membutuhkan penguatan produktivitas, industri manufaktur, serta kualitas kelembagaan untuk meningkatkan peluang keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

Mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro mengatakan, peluang Indonesia untuk keluar dari middle income trap saat ini masih berada di bawah ambang batas yang menunjukkan suatu negara berpotensi lepas dari jebakan pendapatan menengah.

Berdasarkan kajian yang dipaparkannya, Indonesia memiliki probabilitas keluar dari middle income trap sebesar 0,44. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas 0,6.

"Kalau threshold-nya 0,6, Indonesia hanya 0,44," ujar Bambang dalam acara Bappenas-ADBI Joint Conference on Asian Countries' Long Term Development Visions, Rabu (9/9/2026).

Posisi Indonesia tersebut juga masih berada di bawah sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Vietnam memiliki probabilitas sekitar 0,50, sedangkan Thailand mencapai 0,56.

Baca Juga: Bappenas Ungkap Indonesia Sudah Lebih dari 30 Tahun Terjebak di Kelas Menengah

Thailand dinilai sudah berada cukup dekat dengan ambang batas tersebut, meski peluang negara itu untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah belum dapat dipastikan.

Menurut Bambang, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia masih perlu memperkuat berbagai fondasi ekonomi dan kelembagaan untuk meningkatkan peluang keluar dari middle income trap.

Produktivitas Jadi Tantangan Indonesia

Bambang menjelaskan, negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah karena mampu melakukan transformasi struktural secara kuat sekaligus meningkatkan kapasitas institusinya.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi persoalan kualitas institusi yang relatif lebih lemah serta perlambatan konvergensi produktivitas terhadap negara-negara yang berada di garis depan.

Bambang menilai persoalan Indonesia saat ini semakin berkaitan dengan produktivitas. Berdasarkan indikator middle income trap intensity, kondisi Indonesia menunjukkan adanya persoalan pada produktivitas, manufaktur, dan konvergensi pendapatan.

"Jebakan yang terjadi belakangan ini semakin berkaitan dengan produktivitas, manufaktur, dan kendala konvergensi, bukan lagi akses pendidikan," katanya.

Menurut dia, Indonesia perlu mendorong transformasi struktural agar tidak berhenti pada tahap manufaktur dengan nilai tambah rendah.

Keterlibatan Indonesia dalam global value chain juga harus diikuti dengan peningkatan kemampuan domestik sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh tidak hanya berasal dari aktivitas produksi atau perakitan.

Indonesia, lanjutnya, tidak cukup hanya menjadi lokasi perakitan atau manufaktur. Negara harus bergerak menuju aktivitas dengan nilai tambah lebih tinggi seperti teknologi, desain, penelitian dan pengembangan (research and development/R&D), hingga branding dan jasa berbasis pengetahuan.

Baca Juga: SMI Tunggu Aturan Kemenkeu untuk Skema Pinjaman Pemda, Plafon Belum Final

"Anda tidak bisa hanya berpartisipasi, tetapi anda perlu meningkatkan nilai tambah dalam global value chain," imbuh Bambang.

Kualitas Institusi Perlu Diperkuat

Selain faktor ekonomi, Bambang menekankan pentingnya kualitas institusi dan konsistensi kebijakan dalam upaya Indonesia keluar dari middle income trap.

Berdasarkan indeks Institutional Coherence and Reform Readiness Index (ICRRI) yang digunakan dalam kajiannya, skor Indonesia tercatat menurun dari 0,72 pada 1975 menjadi 0,64 pada 2020.

Menurut Bambang, penurunan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan agar berbagai agenda reformasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dia menilai Indonesia perlu memperkuat policy coherence dan konsistensi kebijakan agar reformasi struktural tidak terhambat oleh perubahan kebijakan atau lemahnya koordinasi antarlembaga.

Bambang mengatakan reformasi kelembagaan memang dapat menimbulkan biaya transisi pada tahap awal. Namun, setelah melewati titik tertentu, penguatan institusi justru dapat meningkatkan produktivitas secara lebih cepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News