Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang di Belitung, banjir investasi. Walau KEK tersebut baru ditetapkan oleh pemerintah setahun lalu, sejumlah investor sudah mulai melirik kawasan tersebut.
Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Bangka Belitung mengatakan, salah satu investor, China Harbour tertarik investasi di KEK Tanjung Kelayang. China Harbour akan menanamkan investasi senilai US$ 1 miliar untuk pembangunan hotel di kawasan tersebut.
"Nota kesepahaman investasi rencananya dilakukan Rabu (7/6) di Kantor Menko Perekonomian besok," katanya di Komplek Istana Negara, Selasa (6/6).
Arief Yahya, Menteri Pariwisata mengatakan, selain dari China, investasi juga datang dari Sheraton dan Sofitel. Kedua investor tersebut juga menanamkan investasi mereka untuk membangun hotel di Belitung. "Masing- masing investasinya Rp 400 miliar," katanya.
Tanjung Kelayang ditetapkan menjadi KEK pada 2016 lalu atas usulan Konsorsium Belitung Maritime. Keputusan tersebut diambil pemerintah dengan beberapa pertimbangan. Pertama, keunggulan wisata pantai dan keindahan pulau-pulau di kawasan tersebut. Kedua, kelengkapan syarat dokumen yang sudah sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK.
Konsorsium mengusulkan, karena melihat potensi Tanjung Kelayang untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata cukup besar. Mereka memperkirakan, pengembangan kawasan Tanjung Kelayang bisa menyedot investasi Rp 2,5 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 23. 893 orang hingga 2022 nanti.
Walaupun banjir investasi, Arief mengatakan, rencana pengembangan KEK Tanjung Kelayang mengalami sedikit hambatan. Masalah tersebut berkaitan dengan pengembangan Bandara HAS Hanandjoeddin, Belitung. Pihaknya ingin agar pengembangan dilakukan oleh Angkasa Pura II. Angkasa Pura II setuju dan bahkan sudah mengalokasikan dana Rp 300 miliar untuk proyek tersebut.
Tapi keinginan tersebut terganjal oleh pengelolaan bandara yang masih berstatus unit pengelolaan teknis, bukan badan layanan umum. "Kalau UPT itu tidak boleh kerja sama dengan yang lain, agar bisa harus badan layanan umum," katanya.
Arief mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Kementerian keuangan untuk mempercepat perubahan status pengelolaan bandara tersebut supaya kerjasama pengembangan dengan Angkasa Pura II bisa segera dilaksanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
