Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Tren pelemahan rupiah sepanjang 2026 diperkirakan memberi tekanan tambahan terhadap beban utang pemerintah, terutama melalui kenaikan biaya bunga dan risiko nilai tukar.
Depresiasi nilai tukar dinilai berdampak langsung pada kewajiban utang, khususnya yang berdenominasi valuta asing, serta meningkatkan biaya penerbitan surat utang negara (SUN).
Selama setahun terakhir, rupiah tercatat melemah 3,23% secara tahunan (year on year/yoy) dan turun 0,99% secara year to date (ytd). Per Jumat, rupiah masih di level Rp 16.888 per dolar AS. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap posisi utang pemerintah yang hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,46%.
Pada 2026, pemerintah menghadapi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp 803,19 triliun, serta rencana penarikan utang baru sekitar Rp 782 triliun untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Pemerintah Serap Utang Baru Rp 152 Triliun dari Lelang SUN Sampai Februari 2026
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menilai fluktuasi nilai tukar cukup mempengaruhi nilai utang pemerintah. Pasalnya dari total utang tersebut, sekitar 12% merupakan utang luar negeri pemerintah, sementara kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) berada di kisaran 13%.
“Dengan porsi (asing) tersebut, fluktuasi kurs (pelemahan rupiah) cukup mempengaruhi nilai utang pemerintah,” ujar David kepada Kontan, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, meskipun rasio utang terhadap PDB relatif stabil, indikator lain seperti primary balance dan debt service ratio, yakni rasio pembayaran pokok dan bunga terhadap total pendapatan menunjukkan tren meningkat. Rasio bunga terhadap total pendapatan negara juga cenderung naik.
Kondisi ini membuat kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan negara menjadi kunci.
Baca Juga: Utang Pemerintah 2026 Makin Menumpuk, Lingkaran Pembiayaan Semakin Lebar
“Kemampuan untuk men-generate pendapatan sangat penting” jelasnya.
Pasalnya, jika pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan pajak maun non pajak (PNBP) maka ruang fiskal tetap terjaga dan beban bunga tidak semakin menekan.
Di sisi lain, pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi sentimen investor di pasar surat utang. Ketika rupiah tertekan, investor asing cenderung lebih berhati-hati, bahkan tidak segan keluar dari pasar SUN saat muncul sentimen negatif.
Aksi jual tersebut mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi, yang pada akhirnya meningkatkan biaya utang pemerintah.
David memproyeksikan dalam jangka pendek nilai tukar rupiah masih akan bergerak melemah.
"Kurs dalam jangka pendek masih bergerak di kisaran Rp 16.800 - Rp 17.000," ungkap David.
Baca Juga: Posisi Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp 9.637 Triliun, Rasio terhadap PDB 40,46%
Selanjutnya: Ancaman Tarif AS, India & Brasil Balas dengan Kenaikan Dagang
Menarik Dibaca: Promo Paket Bukber Burger King Hematnya Bikin Puasa Tenang, Mulai Rp 32 Ribuan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)