Pelemahan Rupiah Berimbas Kerek Yield SBN, Biaya Berutang 2026 Makin Berat?

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, tren pelemahan rupiah yang masih berlanjut di 2026 berpotensi mengerek beban utang pemerintah, baik dari sisi nilai kewajiban valuta asing maupun kenaikan biaya bunga di pasar domestik.

Perlu diketahui, dalam setahun terakhir, rupiah tercatat melemah 3,23% secara tahunan (year on year/yoy) dan turun 0,99% secara year to date (ytd).

Di tengah tekanan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,46%.

Pada 2026, pemerintah menghadapi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp 803,19 triliun serta rencana penarikan utang baru sekitar Rp 782 triliun untuk membiayai APBN 2026.

Myrdal mengatakan, pelemahan rupiah membuat investor, terutama asing, lebih berhati-hati masuk ke pasar surat utang negara (SUN).

Dalam kondisi sentimen negatif, investor asing juga tidak segan melakukan aksi keluar (capital outflow), yang kemudian menekan harga obligasi dan mendorong kenaikan imbal hasil (yield).

“Ketika terjadi aksi jual di pasar SUN, yield naik. Itu otomatis membuat biaya utang di dalam negeri menjadi lebih mahal,” ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (22/2/2026).

Kenaikan yield tersebut akan terasa langsung pada lelang rutin surat utang negara yang digelar pemerintah. Semakin tinggi imbal hasil yang diminta investor, semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung pemerintah.

Hal serupa juga berlaku bagi korporasi yang ingin menerbitkan obligasi, karena harus menawarkan kupon lebih tinggi agar menarik minat pasar.

Myrdal juga mengingatkan, dengan rasio utang yang sudah berada di atas 40% PDB, pemerintah perlu berhati-hati dalam menambah pembiayaan baru. Ia menekankan pentingnya memastikan belanja negara berjalan efektif dan sesuai desain.

“Jangan sampai penarikan utang dilakukan, tapi belanjanya tidak efektif atau bahkan hanya mengendap di perbankan. Itu membuat efektivitas utang menjadi rendah,” ujarnya.

Menurutnya, jika dana yang diperoleh, baik dari pajak maupun utang tidak digunakan secara tepat sasaran, maka beban bunga tetap berjalan sementara dampak ekonominya minim. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal ke depan.

Selain itu, perkembangan suku bunga global, tekanan harga energi, serta dinamika geopolitik juga perlu diwaspadai. Kenaikan bunga global dapat membuat biaya pinjaman semakin mahal. Karena itu, strategi lindung nilai (hedging) terhadap risiko nilai tukar dan suku bunga menjadi penting agar biaya utang lebih terjaga.

Dari sisi nilai tukar, Myrdal melihat masih terjadi ketidakseimbangan supply dan demand dolar di dalam negeri.

Permintaan valas meningkat untuk kebutuhan impor, pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri, serta aksi ambil untung investor asing. Sementara itu, pasokan dolar domestik belum sepenuhnya mengalir optimal.

Untuk kuartal II hingga akhir Juli 2026, rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif dan berpotensi mendekati level Rp 16.990 per dolar AS, terutama jika tensi geopolitik meningkat.

Meski demikian, pada kuartal III hingga akhir tahun 2026, terdapat peluang penguatan rupiah selama surplus perdagangan tetap terjaga.
"Akhir tahun kita masih proyeksi di level Rp 16.532-an," ungkap Myrdal.

Dengan tekanan nilai tukar yang masih membayangi, pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas fiskal dan efektivitas belanja agar tambahan beban bunga akibat pelemahan rupiah tidak semakin membebani APBN 2026.