/2025/10/08/2058807150.jpg "Kasus Keracunan MBG Tembus 10.000 Korban, JPPI Minta MBG Dihentikan Semetara")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terjadi. Terbaru, keracunan terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Koordinator Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mencatat kasus keracunan ini telah mencapai 10.482 anak sejak program ini digulirkan pada awal tahun lalu.
Ubaid menyoroti kebijakan pemerintah terkiat penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyebab keracunan masih belum tepat. Dirinya, meminta agar pemerintah menghentikan sementara program ini dan melakukan evaluasi tata kelola.
"Ironisnya yang ditutup hanya sebagian kecil yang diduga jadi penyebab keracunan, sementara sebagian besar masih beroperasi seolah diabaikan dari potensi bahaya yang sama," katanya dalam keterangan resminya, Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Soal BP BUMN, Rosan Tegaskan Bakal Berantas Korupsi di BUMN
Ubaid menilai sebab akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan, mulai dari lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.
Sayangnya, desakan JPPI terkait penghentian program tidak digubris oleh BGN. Akibatnya, meski beberapa SPPG ditutup, korban anak terus berjatuhan, bahkan meningkat.
JPPI menyebut dengan terus bertambahnya korban keracunan MBG, membuktikan tidak efektifnya penutupan sementara SPPG bermasalah .
"Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” jelasnya.
Selain menuntut pemberhentian sementara program MBG, JPPI juga meminta pemerintah untuk menghapus kebijakan yang mewajibakan guru cicipi MBG.
Menurutnya, kebijakan ini merendahkan martabat profesi guru yang mengemban misi mulia dalam pendidikan, bukan malah diberikan insentif murah dengan risiko taruhan nyawa karena tugas tambahan sebagai pencicip MBG.
Selain itu, JPPI juga menuntut pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dengan sadar membiarkan praktik berbahaya ini terus berlangsung.
"Peristiwa yang menimbulkan ribuan korban dan terjadi berulang kali tidak lagi dapat disebut sebagai kelalaian, melainkan bentuk pembiaran dan pelanggaran tanggung jawab terhadap keselamatan anak," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Soe 1 sampai hasil laboratorium keluar dan rekomendasi perbaikan diterapkan.
"Kami telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor 585/D.TWS/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025, tentang Pemberhentian Operasional SPPG Kota Soe 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten TTS,” kata Ketua Tim Investigasi Independen BGN, Karimah Muhammad dalam keterangan resminya, Kamis (9/10/2025).
Langkah tegas diambil setelah BGN mendapatkan temuan krusial dalam investigasi lapangan di Kota Soe. Investigasi lapangan digelar pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keraacunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Soe, pada hari Jumat (3/10) lalu.
Karimah menyebutkan, dalam insiden itu, sebanyak 384 penerima manfaat mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan sesak napas, setelah mengonsumsi menu soto ayam suwir yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Soe 1.
“Kejadian itu diduga disebabkan oleh kesalahan dalam pengolahan dan penyimpanan bahan pangan, khususnya daging ayam, yang tidak memenuhi standar keamanan pangan," kata Karimah.
Baca Juga: Dorong Ekonomi Tumbuh 5,5%, Pemerintah Akan Kucurkan Stimulus Lagi pada Kuartal IV
Selanjutnya: Jasindo Tawarkan Promo Premi Produk Asuransi Perjalanan
Menarik Dibaca: 10 Kebiasaan Sederhana yang Bikin Panjang Umur, Intip di Sini!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
