Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Pratama Guitarra
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran pendanaan penanganan wabah virus corona (Covid-19) di dalam negeri menjadi Rp 1.600 triliun dari yang saat ini Rp 405,1 triliun.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani membenarkan perihal usulan itu. Ia menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal itu secara tertulis, supaya anggaran penanganan Covid-19 dinaikan. "Langsung ke Presiden (Joko Widodo) dan Menteri terkait. Untuk menaikkan menjadi Rp 1.600 triliun," terangnya kepada KONTAN, Rabu (22/4).
Secara rinci, ia menyampaikan, angaran Rp 1.600 triliun itu akan dipecah, Rp 400 triliun digunakan untuk kesehatan, Rp 600 triliun untuk jaminan sosial dan Rp 600 triliun untuk stimulus ekonomi. "Usulannya, anggaran itu dari Bank Indonesia, dengan suku bunga 1% sampai 2%," tandasnya.
Baca Juga: Pemerintah beri insentif pajak ke sektor terdampak covid-19, ini kata pengamat pajak
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta W Kamdani menambahkan, bahwa berkaca pada negara-negara lain, anggaran Covid-19 mencapai 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Maka, kalau dihitung dilihat dari PDB Indonesia itu sewajarnya anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 1.600 triliun," tandasnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi untuk merombak anggaran penanganan Covid-19 ini. Saat ini, anggaran Covid-19 mencapai Rp 405,1 triliun atau hanya 2,5% dari PDB Indonesia.
"Kita tentu akan mencermati berapa jauh dan berapa dalam, nah, ini semua masih hitung kedalaman dan jangka waktu pandemi Covid-19," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas, Rabu (22/4).
Baca Juga: Defisit APBN Melebar, Utang Membesar
Yang terang, kata Airlangga, pemerintah tidak akan salah mengambil kebijakam dalam menggunakan anggaran.
Terkait pengawasan anggaran., Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, saat ini, seluruh negara juga menjaga kehati-hatian dalam penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Kalau bicara apakah ada anggarannya atau tidak, semua negara menerbitkan utang untuk membiayai stimulus. Dalam hal ini, kita berhati-hati," jelas Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
