kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 3.021.000   -21.000   -0,69%
  • USD/IDR 16.958   42,00   0,25%
  • IDX 7.229   -133,17   -1,81%
  • KOMPAS100 1.001   -20,27   -1,99%
  • LQ45 737   -14,22   -1,89%
  • ISSI 254   -5,67   -2,19%
  • IDX30 394   -6,80   -1,70%
  • IDXHIDIV20 489   -7,36   -1,48%
  • IDX80 113   -2,21   -1,92%
  • IDXV30 132   -1,85   -1,38%
  • IDXQ30 127   -1,95   -1,51%

Purbaya: Dana di Daerah Menggunung, Tapi Serapan Belanja Melambat


Jumat, 13 Maret 2026 / 12:02 WIB
Purbaya: Dana di Daerah Menggunung, Tapi Serapan Belanja Melambat
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) sebenarnya memiliki cukup dana untuk membiayai belanja.(KONTAN/Nurtiandriyani S)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) sebenarnya memiliki cukup dana untuk membiayai belanja mereka.

Meski begitu, data menunjukkan belanja daerah hingga Februari 2026 masih mengalami perlambatan.

Ia menegaskan bahwa transfer pusat ke daerah telah meningkat signifikan pada tahun ini.

"Uangnya (pemda) makin banyak. Harusnya enggak (melambat), ke daerah transfer kita dua kali lipat daripada tahun lalu," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Baca Juga: Celios: Defisit APBN di Atas 3% dari PDB Tanda Indonesia Masuk Jurang Resesi?

Namun ketika dikonfirmasi bahwa data Februari mencatat belanja daerah turun, Purbaya mengakui belum memiliki informasi yang lengkap dan berjanji untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Saya akan cek lagi. Tapi uangnya mereka ada. Jadi mereka lagi nyari duit kali ya," katanya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah lambatnya belanja daerah bukan disebabkan oleh keterbatasan dana yang ditransfer dari pusat, melainkan lebih pada kemampuan atau kecepatan pemerintah daerah dalam menyerap dan membelanjakan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebanyak 514 dari total 546 pemda telah melaporkan realisasi APBD mereka.

Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp 178 triliun, atau naik 1,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

"Kenaikan pendapatan ini utamanya didorong oleh kenaikan Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi TKD pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan 2025 sebanyak 8%," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga: Ketua Komisi XI DPR: Komisioner OJK Terpilih Harus Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan

Sementara itu, kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat relatif lebih kecil dibandingkan komponen TKD.

Di sisi belanja, realisasi APBD hingga Februari 2026 secara keseluruhan mencapai Rp 68 triliun, turun 18% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025. 

Dari komponen belanja tersebut, belanja pegawai menjadi satu-satunya pos yang mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,6%. Sebaliknya, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya semuanya mengalami penurunan.

Dengan komposisi pendapatan sebesar Rp 178 triliun dan realisasi belanja Rp 68 triliun, APBD secara agregat mencatatkan surplus sebesar Rp 110 triliun hingga akhir Februari 2026.

"Realisasi APBD tahun 2026 sampai dengan Februari masih suplus yang cukup signifikan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU

[X]
×