/2022/04/18/1908168805.jpg "Belanja Daerah Masih Lambat di Awal Tahun, Surplus APBD Capai Rp 110 Triliun")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 110 triliun hingga Februari 2026.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet melihat, surplus APBD tersebut bukan mencerminkan kondisi fiskal daerah yang sangat kuat. Melainkan akibat realisasi belanja yang masih tertahan di awal tahun anggaran.
Menurutnya, fenomena ini merupakan pola yang lazim terjadi setiap awal tahun. Pendapatan daerah, terutama transfer dari pemerintah pusat, umumnya sudah masuk lebih cepat, sementara belanja belum berjalan optimal karena berbagai tahapan administratif seperti penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penyesuaian program, hingga proses pengadaan.
"Jadi surplus tersebut lebih tepat dibaca sebagai ketidaksinkronan waktu antara penerimaan dan belanja, bukan ruang fiskal yang benar-benar baru," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (13/3/2026).
Baca Juga: Belanja Daerah Melambat, Ekonomi Daerah Bisa Tertahan
Yusuf menambahkan, perhatian justru perlu diarahkan pada struktur belanja daerah. Ia menyoroti kecenderungan meningkatnya belanja pegawai di saat belanja modal dan belanja barang menurun.
Kondisi ini, kata dia, menunjukkan APBD semakin didominasi belanja rutin yang bersifat kaku (rigid). Padahal, belanja pegawai memiliki dampak ekonomi yang relatif terbatas dibandingkan belanja modal yang mampu menciptakan infrastruktur, aset publik, serta aktivitas ekonomi turunan.
"Jika tren ini berlanjut, maka produktivitas fiskal daerah berpotensi menurun, karena APBD lebih banyak menopang birokrasi daripada mendorong pembangunan," kata Yusuf.
Risiko Penyerapan Belanja Lambat
Yusuf mengingatkan adanya sejumlah risiko apabila penyerapan belanja daerah tetap lambat sepanjang tahun. Dari sisi makroekonomi daerah, tertahannya belanja pemerintah dapat menahan permintaan agregat, terutama bagi sektor konstruksi, pemasok barang, dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada proyek pemerintah.
Selain itu, keterlambatan penyerapan biasanya berujung pada penumpukan belanja di akhir tahun. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas belanja karena proyek harus diselesaikan dalam waktu yang sempit.
Risiko lain adalah meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun ke tahun. Jika hal ini terus berulang, menurut Yusuf, hal tersebut menandakan kapasitas perencanaan dan eksekusi anggaran daerah belum optimal.
"Sehingga dana publik yang tersedia belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi layanan publik dan pembangunan ekonomi," imbuhnya.
Baca Juga: Aturan Bea Keluar Batubara Mandek, Menkeu Purbaya: Masih Ada yang Protes
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebanyak 514 dari total 546 pemerintah daerah telah melaporkan realisasi APBD mereka. Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 178 triliun atau naik 1,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2025
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan kenaikan pendapatan terutama didorong oleh peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi TKD pada Februari 2026 tercatat lebih tinggi sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lebih kecil.
Di sisi belanja, realisasi APBD hingga Februari 2026 baru mencapai Rp 68 triliun atau turun 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pegawai menjadi satu-satunya komponen yang meningkat, yakni 0,6%, sedangkan belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya mengalami penurunan.
Dengan pendapatan Rp 178 triliun dan belanja Rp68 triliun, APBD mencatat surplus Rp 110 triliun.
"Realisasi APBD tahun 2026 sampai dengan Februari masih surplus yang cukup signifikan," Kata Askolani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).
Baca Juga: Purbaya Santai Hadapi Investigasi Perdagangan AS, Asal Tarif Tidak Diskriminatif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
