/2026/03/11/2065313349.jpg "Prabowo Sebut Ada Oknum Ekonom Tak Senang dengan Keberhasilan Pemerintahannya")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membeberkan, bahwa terdapat pengamat-pengamat ekonomi yang tidak senang dengan kebijakan dan perkembangan kondisi pemerintahan.
Hal ini disampaikan Prabowo, usai menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membeberkan terdapat ekonom yang menyatakan saat ini Indonesia sedang dalam krisis.
“Ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi, tapi menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit bukan sikap patriotik,” tutur Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3/2026).
Baca Juga: Menteri HAM Natalius Pigai Kutuk Keras Teror Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Ia beranggapan, para ekonom yang pesimistis terhadap pemerintahannya kemungkinan karena merasa kalah tidak punya kekuasaan, kemudian ada juga yang dibaliknya merupakan seorang koruptor yang merasa takut karena pihaknya akan menertibkan mereka.
Prabowo membeberkan, pihaknya mendapat data langsung dari intelejen negara, yang melaporkan bagaimana para koruptor tersebut membiayai pengamat-pengamat tersebut.
Melihat kondisi tersebut, Prabowo menyatakan bahwa hingga saat ini ia masih berupaya meyakinkan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis bukti (evidence based). Ia meyakini bahwa dengan bukti yang jelas, rakyat pada akhirnya akan memahami kebijakan yang diambil pemerintah.
“Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa karena kita satu negara,” ungkapnya.
Menurutnya, Indonesia ibarat satu kapal besar. Jika kapal itu oleng, maka semua pihak di dalamnya juga akan terdampak. Karena itu, ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat sebenarnya tidak menjadi masalah, termasuk dalam persaingan politik.
Lebih lanjut, Prabowo membeberkan, kompetisi politik adalah hal yang wajar dan terjadi setiap lima tahun, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden.
Baca Juga: Musim Lapor SPT, Airlangga Ramal Setoran Pajak di Maret 2026 Melonjak
Namun setelah seluruh proses tersebut selesai, ia menekankan bahwa semua pihak seharusnya bersatu dan kompak untuk menyelamatkan ‘kapal besar’ yang bernama Republik Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
