Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
Adapun besarnya insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi lima miliar rupiah memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Sebesar 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian
- Rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar
- Sebesar 50% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian
- Rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar rupiah
Neilmaldrin menjelaskan agar dapat menikmati insentif ini, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun mempunyai kewajiban membuat faktur pajak dan melaporkan realisasi PPN DTP kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Ia menegaskan, pemerintah memberikan insentif ini dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Insentif PPN DTP penjualan rumah diperpanjang, ini penjelasan Sri Mulyani
"Sektor properti merupakan sektor yang strategis dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat keterkaitannya dengan berbagai sektor dalam perekonomian sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar," ucap Neilmaldrin.
Sebagai informasi, ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif PPN rumah tapak dan rumah susun dapat dilihat di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021. Peraturan ini juga dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
