kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Jokowi segera setop pengiriman PRT ke luar negeri


Sabtu, 14 Februari 2015 / 11:02 WIB
Jokowi segera setop pengiriman PRT ke luar negeri
ILUSTRASI. Peluang karier menjadi pramugari dan pramugara tersedia, ikuti seleksi pendidikan gratis pada 8 dan 15 September 2023


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

SOLO. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.

"Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi dalam Munas II Partai Hanura, Jumat (13/2/2015) malam.

Saat melakukaan kunjungan bilateral beberapa waktu lalu ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi mendapati fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal.

Dari jumlah itu, kata dia, banyak sekali yang tersangkut masalah.

"Sekitar 1.800 orang akan dijemput, 800 orang sudah dijemput dengan Hercules, besok akan kita jemput lagi. Tapi saya yakin jumlahnya akan terus bertambah karena kita belepotan dalam mengatasi masalah ini," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap bisa segera memasang target waktu untuk menghentikan pengiriman PRT.

"Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, satu betul-betul malu," katanya.

Selain malu, Presiden mengaku sakit hati ketika membicarakan soal PRT dengan Malaysia.

Ke depan, Presiden juga menekankan pentingnya mempersempit jurang kesenjangan antara si miskin dan kaya.

"Itu tugas berat, yang penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja tapi pemerataannya. Ke depan kita rancang menuju ke pemerataan ini," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga terutama Singapura, Malaysia, dan Filipina.

"Kelihatan kalau negara itu bersih dari korupsi, penduduknya pasti juga makmur," katanya. (Kontributor Surakarta, M Wismabrata)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×