/2026/08/03/1845927673.jpg "El Nino Kian Intens, Pemerintah Diminta Perkuat Kebijakan Berbasis Sains")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dinilai perlu mengubah pendekatan dalam menghadapi dampak El Nino yang semakin sering dan intens akibat perubahan iklim.
Penanganan tidak lagi cukup dilakukan setelah bencana terjadi, melainkan harus berbasis risiko (risk-based policy) dan didukung proyeksi ilmiah agar dampaknya terhadap sektor pangan, air, hingga kesehatan dapat ditekan.
Kepala Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB) Djoko Santoso Abi Suroso mengatakan, berbagai kajian ilmiah menunjukkan frekuensi maupun kekuatan El Nino akan terus meningkat seiring perubahan iklim.
Baca Juga: Defisit Neraca Transaksi Berjalan Diproyeksi Melebar ke 1,3% pada 2026
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia tidak bisa lagi menganggap El Nino sebagai fenomena yang datang sesekali.
"Pemodelan menunjukkan ke depan frekuensi dan magnitude strong El Nino akan meningkat. Karena polanya berulang dan dapat diprediksi, kerugian besar yang terus terjadi menunjukkan persoalannya bukan lagi pada ketiadaan informasi, melainkan pada belum optimalnya aksi antisipasi," ujar Djoko dalam Dialog Nasional Respons Lintas Sektor Menghadapi Dampak El Nino Kuat 2026, Selasa (4/8).
Ia menjelaskan, selama ini Indonesia telah memiliki cukup banyak informasi dan peringatan dini mengenai potensi El Nino. Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan mitigasi di lapangan.
Menurut Djoko, siklus El Nino yang kini semakin dipengaruhi perubahan iklim harus direspons melalui kebijakan adaptasi jangka panjang, bukan sekadar penanganan darurat saat dampaknya mulai dirasakan.
"El Nino tidak lagi dapat diperlakukan sebagai bencana yang datang tiba-tiba. Yang dibutuhkan adalah kebijakan berbasis risiko dengan memanfaatkan proyeksi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan," katanya.
Djoko menilai pemerintah juga perlu memperkuat science-based policy atau kebijakan berbasis sains. Salah satunya dengan menerbitkan proyeksi perubahan iklim secara berkala yang dapat menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun strategi adaptasi.
Ia mencontohkan sejumlah negara seperti Jepang dan Amerika Serikat telah memperbarui proyeksi iklim secara periodik untuk mendukung penyusunan kebijakan di berbagai sektor.
"Kalau dasar ilmiahnya keliru, maka adaptasi yang dilakukan juga bisa salah atau terjadi maladaptasi," ujarnya.
Menurut Djoko, langkah antisipasi ideal seharusnya sudah dilakukan sekitar tiga bulan sebelum puncak musim kering. Dengan demikian, pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan kebutuhan air, irigasi, serta langkah mitigasi di sektor pertanian sebelum dampak El Nino meluas.
Selain mengancam produksi pangan, Djoko menilai dampak El Nino juga bersifat multidimensi. Kekeringan yang berkepanjangan dapat mengganggu akses air bersih, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, memperburuk kualitas kesehatan masyarakat, hingga memengaruhi sektor pendidikan.
Ia mencontohkan hasil kajian di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak karena harus menghabiskan lebih banyak waktu mencari air saat musim kemarau sehingga berisiko mengurangi partisipasi sekolah.
Di sektor pertanian, kekeringan juga mulai memengaruhi produktivitas kopi maupun padi di sejumlah daerah seperti Manggarai. Sementara di sektor kesehatan, meningkatnya suhu dan terbatasnya akses air bersih berpotensi memperbesar risiko penyakit seperti ISPA maupun stunting.
Djoko menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan literasi perubahan iklim hingga ke pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, informasi teknis dari lembaga seperti BMKG masih belum sepenuhnya dipahami sehingga sulit diterjemahkan menjadi langkah mitigasi di tingkat lokal.
"Selama ini respons setelah kejadian sudah ada. Tetapi untuk antisipasi sebelum dampak terjadi, banyak daerah belum dapat melaksanakannya karena belum memiliki dasar kebijakan maupun dukungan anggaran," katanya.
Baca Juga: Ini Usulan Tambahan Anggaran 30 Kementerian dan Lembaga, Purbaya: Tak Semua Disetujui
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
