Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Ruang gerak pemerintah selalu terbatas karena anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang besar setiap tahunnya. Pemerintah terpilih pun tegas mengatakan bahwa anggaran subsidi BBM harus dialihkan.
Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan dalam waktu singkat alokasi subsidi BBM harus dialihkan. Tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menormalkan keadaan ekonomi selain mengalihkan anggaran subsidi.
"Opsinya apapun adalah memindahkan subsidi dari konsumtif ke produktif," ujar JK di Jakarta, Senin (8/9). Pengalihan subsidi BBM tersebut akan digunakan ke tempat-tempat produktif seperti pembangunan jalan rusak, memperbaiki sekolah yang rusak serta membangun sarana kesehatan dan pendidikan.
Menurut JK, saat ini ekonomi Indonesia sudah lampu merah karena terlalu murahnya harga BBM yang nyatanya dijual kepada golongan menengah atas. Dirinya menjelaskan, kalau dulu ketika harga BBM naik maka rakyat kecil akan kena dampak, sekarang sudah berbeda.
Akan ada dampak dengan kenaikan BBM melalui inflasi pada sektor transportasi. Namun diakuinya inflasi tersebut tidak akan besar.
Mengenai berapa ideal kenaikan harga BBM untuk kemudian bisa dialihkan ke subsidi produktif, JK masih enggan memberi tahu. "Ya itu nantilah," tandasnya.
Asal tahu saja, anggaran subsidi BBM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sebesar Rp 291,1 triliun. Nilai tersebut naik Rp 44,62 triliun dari anggaran APBN-P 2014 yang sebesar Rp 246,49 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
