CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

JK: BBM naik Rp 1.500 tak berat, kurangi rokoknya


Kamis, 25 September 2014 / 20:46 WIB
JK: BBM naik Rp 1.500 tak berat, kurangi rokoknya
ILUSTRASI. Minuman manis adalah salah satu pantangan asam urat yang penting dipatuhi.


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menilai, masyarakat menengah ke bawah tidak akan terlalu terbebani jika bahan bakar minyak dinaikkan hingga Rp 1.500 per liter. Tentunya, kata dia, gaya hidup masyarakat juga harus disesuaikan.

"Kalau BBM naik Rp 1.500 per liter, tidak berat. Masyarakat cukup kurangi saja merokoknya satu batang, atau kurangi naik motornya. Atau kurangi SMS lima kali," kata JK dalam diskusi "Kedaulatan Pangan Rakyat di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK", di DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).

Selain itu, kata JK, masyarakat menengah ke bawah juga tidak akan terbebani karena mereka tak lagi menggunakan minyak tanah untuk memasak. JK meyakini bahwa masyarakat saat ini sudah memasak dengan elpiji. JK pun mengonfirmasinya langsung kepada para petani yang hadir dalam acara tersebut.

"Benar sudah tidak pakai minyak tanah lagi?" tanya JK. 

"Tidak," jawab para petani yang tergabung dalam Persatuan Tani Nasdem dengan kompak.

Apalagi, lanjut JK, anggaran yang didapat dari penghapusan subsidi BBM itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu yang jadi prioritas, kata dia, adalah pembenahan sektor pertanian di Indonesia guna mewujudkan kedaulatan pangan.

Saat dikonfirmasi seusai acara, JK membantah bahwa sudah ada keputusan menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter. Menurut dia, penyebutan angka itu hanya contoh.

"Belum, tidak ada keputusan sampai 20 Oktober," ujarnya. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×