Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bantuan pangan beras 10 kg dan peyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diberhentikan selama dua bulan mendatang jelang musim panen raya gabah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam raker bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (5/2).
"Dalam dua bulan untuk SPHP dan bantuan pangan beras sementara ditiadakan," kata Arief.
Arief menegaskan kebijakan ini diambil dalam rangka menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak anjlok. Pasalnya, jika beras terus diguyur selama jelang masa panen maka ada potensi masyarakat cenderung menahan beli beras di pasar.
"Jadi ini untuk menyeimbangkan hulu dan hilir ini yang dilakukan pemerintah dan keseimbangan ini yang dijaga," jelas Arief.
Baca Juga: Kepala Bapanas Ungkap Alasan Program Bansos Beras dan SPHP Disetop Sementara
Arief menyebut pemberhentian ini diambil karena inflasi cukup terjaga, bahkan menjadi inflasi terbaik sejak tahun 1958.
Dus, fokus pemerintah pada masa panen mendatang adalah untuk memastikan agar petani dapat mendapatkan harga untung setidaknya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerinta (HPP) Rp 6.500/kg.
"Prioritasnya adalah sekarang serap petani. Jangan sampai petani harganya jatuh. Sekarang di depan mata kita mau panen raya. Jadi harus disiapkan baik keuangan, gudang, dan lain-lain untuk serap beras, gabah, petani setara 3 juta ton beras,” kata Arief.
Sebelumnya, pemerintah sempat menyatakan akan menyalurkan program bantuan pangan beras selama enam bulan di sepanjang 2025.
Adapun, persetujuan penambahan alokasi bantuan pangan beras diputuskan menjadi enam bulan dalam rapat terbatas pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.
Kala itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan pada 2025.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (2/1).
Dia juga memastikan pemerintah bersama dengan Perum Bulog siap mendistribusikan bantuan pangan beras.
Program bantuan pangan beras ini diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir. Dalam hal penerima bantuan, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP.
Untuk itu, pemerintah memfokuskan kepada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.
Baca Juga: Bulog Dapat Tambahan Anggaran Rp 16,6 Triliun, Wajib Beli Gabah Rp 6.500
Adapun, database penerima bantuan pangan beras pada 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).
Perinciannya, terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2. Serta, 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
Selanjutnya: Alfamidi Gandeng Family Midi dalam Program Edukasi Keluarga Balita
Menarik Dibaca: Alfamidi Gandeng Family Midi dalam Program Edukasi Keluarga Balita
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
