Reporter: Ardian Taufik Gesuri | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - BALIKPAPAN. Pemerintah tampaknya harus lebih rajin lagi menyosialisasikan rencana detail pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.
Hal itu terungkap dalam acara Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru NKRI, yang berlangsung di Balikpapan, Selasa dan Rabu, 1 Oktober-2 Oktober 2019.
Berbicara di hadapan Menteri PPN/Bappenas, Gubernur Kaltim, para pejabat, pemimpin redaksi, dan tokoh masyarakat, Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi secara blakblakan menyatakan pihaknya tidak pernah diajak rembukan soal rencana pembangunan ibukota negara baru.
Baca Juga: Ridwan Kamil jadi juri sayembara desain Ibukota di Kaltim
“Kami belum pernah diajak bicara sama Bappenas soal bagaimana menyiapkan diri sebagai kota penyangga. Kami akan kawalahan,” ujar Rizal.
Padahal, Rizal menyadari, bila ibukota jadi dibangun di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Balikpapan tentu strategis karena akan mendukung pengembangan ibukota negara, misalnya lalu lintas pemindahan orang dan logistik.
Persoalan yang mulai muncul adalah spekulasi tanah. “Sekarang ini banyak muncul spekulan tanah, harga tanah sudah naik,” ungkap Rizal di hadapan peserta diskusi yang digagas Forum Jurnalisme Profesional untuk bangsa ini.
Baca Juga: Di ibu kota baru, mobil akan mendapatkan diskriminasi
Rizal barharap pihaknya banyak diajak rembukan untuk menyiapkan diri sebagai penyangga ibukota. “Kami khawatir orang Kaltim hanya akan menjadi penonton dari pembangunan ibukota baru ini,” ujarnya.
Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Sepaku, perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Selatan dan Kutai Kertanegara.
Pemerintah menargetkan tahun 2024 Indonesia sudah punya ibukota negara yang baru. Sebuah kota modern di tengah hutan yang sangat peduli lingkungan.
Baca Juga: Nanti di ibu kota baru, tak perlu lagi beli elpiji
Alwi, tokoh masyarakat setempat, juga mengkhawatirkan persoalan sosial ekonomi yang bakal muncul. “Jangan sampai orang-orang Kaltim terpinggirkan oleh orang Jakarta. Para pendatang juga diharapkan mampu beradaptasi dengan baik,” ujarnya.
Gubernur Kaltim Isran Noor, secara berseloroh, menyanggah bila masyarakat Kaltim terancam tersingkir dengan rencana pembangunan ibukota negara. “Karena memang sudah lama tersingkir,” ucapnya.
Baca Juga: Persiapkan pembangunan ibu kota baru, ini dana awal yang dianggarkan pemerintah
Menurut Isran, penduduk asli di Kaltim kini tinggal sedikit. Mayoritas pendatang adalah pendatang, terutama suku Jawa, Banjar, Bugis. Namun ia meyakini kehidupan masyarakat Kaltim beraneka suku sangat harmonis.
Karena itu, yang diperlukan saat ini adalah menyiapkan masyarakat Kaltim agar mampu berkontribusi di ibukota baru.
Isran berpendapat, Kaltim belum tentu diuntungkan dengan pemindahan ibukota ke wilayahnya. Tapi, “Buat kami yang penting bukan apa manfaat yang didapatkan, tapi ini sebagai kontribusi baru bagi bangsa,” kata Isran.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa rancangan ibukota negara sedang disiapkan secara mendetail. “Setelah itu siapkan rancangan pengembangan kota-kota penyangga,” ujarnya.
Baca Juga: Persiapan ibu kota baru, pemerintah anggarkan Rp 2 triliun dalam APBN 2020
Bambang menjelaskan bahwa nantinya ibukota yang baru menjadi satu kawasan metropolitan dengan Balikpapan dan Samarinda.
Selama proses pembangunan hingga 2024 akan membutuhkan banyak pekerjaan kontraktor, subkontraktor, maupun suplai pekerja. Setelah pemerintahan berjalan, tentu banyak jasa pemerintahan maupun peluang bisnis lain yang dapat dimanfaatkan.
Untuk itu, masyarakat setempat tentu saja disiapkan dengan serius agar tidak tersingkir, dan sebaliknya dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan maupun operasional ibukota baru RI.
Baca Juga: Listrik di ibu kota baru ditopang 39% pembangkit energi terbarukan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
