kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,02   -8,28   -0.91%
  • EMAS1.318.000 0,61%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jangan sampai orang Kalimantan Timur cuma menonton di ibukota baru


Rabu, 02 Oktober 2019 / 14:38 WIB
Jangan sampai orang Kalimantan Timur cuma menonton di ibukota baru
ILUSTRASI. Foto udara Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, calon wilayah ibu kota baru.


Reporter: Ardian Taufik Gesuri | Editor: Khomarul Hidayat

Alwi, tokoh masyarakat setempat, juga mengkhawatirkan persoalan sosial ekonomi yang bakal muncul.  “Jangan sampai orang-orang Kaltim terpinggirkan oleh orang Jakarta. Para pendatang juga diharapkan mampu beradaptasi dengan baik,” ujarnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor, secara berseloroh, menyanggah bila masyarakat Kaltim terancam tersingkir dengan rencana pembangunan ibukota negara. “Karena memang sudah lama tersingkir,” ucapnya.

Baca Juga: Persiapkan pembangunan ibu kota baru, ini dana awal yang dianggarkan pemerintah

Menurut Isran, penduduk asli di Kaltim kini tinggal sedikit. Mayoritas pendatang adalah pendatang, terutama suku Jawa, Banjar, Bugis. Namun ia meyakini kehidupan masyarakat Kaltim beraneka suku sangat harmonis.

Karena itu, yang diperlukan saat ini adalah menyiapkan masyarakat Kaltim agar mampu berkontribusi di ibukota baru.

Isran berpendapat, Kaltim belum tentu diuntungkan dengan pemindahan ibukota ke wilayahnya. Tapi, “Buat kami yang penting bukan apa manfaat yang didapatkan, tapi ini sebagai kontribusi baru bagi bangsa,” kata Isran.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa rancangan ibukota negara sedang disiapkan secara mendetail. “Setelah itu siapkan rancangan pengembangan kota-kota penyangga,” ujarnya.

Baca Juga: Persiapan ibu kota baru, pemerintah anggarkan Rp 2 triliun dalam APBN 2020

Bambang menjelaskan bahwa nantinya ibukota yang baru menjadi satu kawasan metropolitan dengan Balikpapan dan Samarinda.

Selama proses pembangunan hingga 2024 akan membutuhkan banyak pekerjaan kontraktor, subkontraktor, maupun suplai pekerja. Setelah pemerintahan berjalan, tentu banyak jasa pemerintahan maupun peluang bisnis lain yang dapat dimanfaatkan.

Untuk itu, masyarakat setempat tentu saja disiapkan dengan serius agar tidak tersingkir, dan sebaliknya dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan maupun operasional ibukota baru RI.

Baca Juga: Listrik di ibu kota baru ditopang 39% pembangkit energi terbarukan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×