Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Di samping menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Airlangga juga mengaku tengah mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah selama periode 2014-2019 lalu.
Baca Juga: Menteri Perdagangan AS bertandang ke kantor Menko Airlangga, ini yang dibahas
Termasuk soal kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang sampai saat ini belum juga diterbitkan oleh pemerintah.
“Kita sedang review dan pendekatannya akan dievaluasi lagi,” tutur dia.
Menko menambahkan Omnibus Cipta Lapangan Kerja akan dibarengi dengan Omnibus Law Perpajakan yang saat ini juga sedang dibahas. Tujuannya agar antara perizinan dan perpajakan dapat selaras bersama meningkatkan investasi di dalam negeri.
Baca Juga: Meski trennya melambat, pemerintah optimistis investasi sokong pertumbuhan ekonomi
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya akan memprioritaskan Omnibus Law Perpajakan yang tertuang dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.
"Saat ini RUU Omnibus tersebut sedang difinalisasi draft-nya di Pemerintah dengan target sebelum akhir tahun sudah disampaikan ke DPR," terang Yoga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
