Resmi Jadi Anggota, Prabowo Hadiri KTT Dewan Perdamaian di AS

Kamis, 12 Februari 2026 / 16:10 WIB

ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto (KONTAN/Bakom RI) Presiden Prabowo hadiri KTT Dewan Perdamaian perdana di AS, sekaligus teken perjanjian tarif resiprokal. Dua agenda besar ini jadi sorotan dunia.

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026. Kehadiran kepala negara menegaskan peran aktif Indonesia sejak awal dalam pembentukan Dewan Perdamaian.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyebut Presiden Prabowo akan mengangkat isu Palestina, termasuk pemulihan Jalur Gaza dan hak-hak rakyat Palestina, sebagai bagian dari agenda diplomasi Indonesia.

“Bapak Presiden Prabowo rencananya akan hadir,” ujar Nabyl dalam keterangan resmi, Jakarta (12/2/2026).

Rencananya, Indonesia menekankan dukungan untuk solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina

Perlu diketahui bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota BoP setelah Prabowo menandatangani piagam organisasi itu di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Gedung Putih sebelumnya menyatakan sejumlah pemimpin dunia diundang menghadiri KTT perdana ini, menandai awal kerja sama internasional Dewan Perdamaian.

Selain diplomasi, kunjungan Presiden Prabowo ke AS juga dimanfaatkan untuk menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Amerika Serikat. Kesepakatan tarif resiprokal ini telah melalui tahap finalisasi, termasuk pengurangan tarif impor produk AS ke Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan penandatanganan ART akan dilakukan bersamaan dengan KTT BoP. Menurutnya, tim negosiasi kedua negara telah menuntaskan pengecekan draf perjanjian dan akan membahas rincian terakhir sebelum dokumen final siap ditandatangani.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menambahkan, dokumen ART diharapkan rampung sebelum penandatanganan kedua kepala negara. Kesepakatan ini membuka akses pasar bagi produk AS, mengatasi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama di perdagangan digital, teknologi, keamanan, dan sektor komersial lainnya.

Sebagai imbal balik, AS memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, dan teh.