kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jadi prioritas, RUU Cipta Lapangan Kerja akan masuk prolegnas 2020-2024


Kamis, 07 November 2019 / 17:57 WIB
Jadi prioritas, RUU Cipta Lapangan Kerja akan masuk prolegnas 2020-2024
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri), Wakil Ketua Perbanas Tigor Siahaan (kanan) membuka kegiatan Indonesia Banking Expo 2019 di Jakar


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang mengusung skema perudangan Omnibus Law dipastikan masuk program prioritas pemerintah. Omnibus Cipta Lapangan Kerja digadang masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, saat ini Omnibus Cipta Lapangan Kerja sedang dalam tahap pembahasan dengan sejumlah kementerian terkait. Pemerintah kini tengah menginventariskan daftar permasalahan dari tiap lini perundangan.  

Baca Juga: Kemenko perekonomian rumuskan 15 program prioritas perekonomian, ini rinciannya

Omnibus Cipta Lapangan Kerja merupakan jalan pintas untuk memotong perizinan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan pada 71 undang-undang.   

“Ini sesuai dengan amanat Presiden untuk memprioritaskan investasi melalui pemotongan aturan perizinan yang menghambat investasi,” kata Airlangga setelah rapat kerja Kemenko Perekonomian dengan kementerian di bawahnya, di kantornya, Kamis (7/11).

Menko memastikan pada akhir tahun ini draf Omnibus Cipta Lapangan Kerja rampung disusun. Kemudian, awal 2020 pemerintah akan mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).  

Airlagga bilang, 71 undang-undang yang masukan dalam pembahasan Omnibus Cipta Lapangan Kerja dibahas oleh kementerian terkait hingga lebih mendalam sampai ke level direktoral jenderal.

Baca Juga: Mendag AS bertemu Jokowi, pemerintah optimistis pembahasan GSP rampung Desember

“Seluruh isu penugasan bapak Presiden nanti akan ditindak anjuti oleh eselon I, sudah di-list,” ungkap Airlangga.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×