kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Izin impor barang modal dinilai terlalu lama


Selasa, 15 April 2014 / 10:15 WIB
Izin impor barang modal dinilai terlalu lama
ILUSTRASI. Poster pray for Cianjur.


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Proses izin prinsip yang ditangani Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) sudah cukup baik. Namun izin mendatangkan barang modal masih terlalu lama.

"Saya bilang saya koreksi Pak Mahendra. Masa impor barang modal lama sekali untuk dapatkan SK Kepabeanannya, bisa 3-4 bulan. Kalau orang produksi sudah panik ini. Kalau izin prinsip sudah bagus," ungkap Natsir Mansyur, Wakil Ketua Kadin Indonesia, ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Kendati menyesalkan prosesnya terlalu lama, dia menyadari hal tersebut disebabkan karena sejumlah pertimbangan, seperti impor barang modal bakal mempengaruhi fiskal.

Natsir yang juga pengusaha smelter menuturkan berdasarkan pengalamannya, izin prinsip bisa dikeluarkan dalam tempo sepekan. Namun, untuk izin mengimpor barang modal bisa sampai berbulan-bulan.

"Kalau urusan saya telat seminggu, saya datang sendiri (ke BPKM). Mengisi daftar hadir, duduk, ngantri. Kanan-kiri saya orang-orang Jepang bilang 'Pusing Pak di sini ngurus ini, ini, ini'. Saya bisa cerita karena gua alami sendiri," terang Natsir.

Umumnya, hambatan yang ditemui pengusaha dalam berusaha justeru ada pada rekomendasi teknis di daerah. "Di situlah kadang mereka main, ada Gubernur, Bupati," kata Natsir. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×