Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Isu ini kembali muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementeritan Riset dan Teknologi.
Menanggapi ini, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berpendapat bahwa keputusan terkait perombakan kabinet diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menilai, di tengah Covid-19, Indonesia masih menghadapi tantangan perekonomian yang berat. Menurutnya, dibutuhkan kabinet yang solid, kreatif serta cepat membaca situasi juga kondisi serta cepat melakukan eksekusi mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi.
"Jika Presiden mengganggap reshuffle sesuatu yang mendesak tentu semua kembali ke keputusan Presiden," ujar Sarman kepada Kontan.co.id, Rabu (14/4).
Baca Juga: Jokowi dikabarkan segera lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi
Dia juga berpendapat, hal yang saat ini adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga harga pokok pangan yang stabil hingga idul fitri,
"Daya beli masyarakat kita sangat menurun, pemerintah harus mengantisipasi agar tidak terjadi gejolak harga pokok pangan yang memberatkan masyarakat," tambahnya.
Sarman juga berpendapat terkait perubahan nomenklatur kementerian yang telah disetujui DPR. Menurutnya, hal ini sesuai dengan kebutuhan presiden, dan dinilai sudah dikaji dan dievaluasi dari sisi efektivitas, fungsi dan kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan yang lebih besar.
Dia pun mencontohkan pembenrukan Kementerian Investasi sebagai sesuatu yang urgen sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk menata dan memperbaiki berbagai regulasi dan perizinan dunia usaha dan investasi. Menurutnya, untuk menarik arus investasi masuk ke Indonesia sudah sewajarnya di tangani setingkat kementerian, bukan lagi setingkat badan.
Dengan posisinya yang setara dengan kementerian lain, maka Kementerian Investasi pun dianggap bisa lebih cepat merumuskan berbagai kebijakan dan regulasi untuk kemudahan dan perizinan bagi pengusaha dan investasi.
"Dalam kondisi kita saat ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, investor asing menjadi sasaran utama untuk kita giring masuk ke Indonesia. Dengan adanya Kementerian Investasi tentu nantinya akan semakin lincah untuk menggaet calon investor sehingga target investasi dapat tercapai," ujar Sarman.
Tak hanya itu, dia juga berharap dengan adanya kementerian investasi ini pelayanan akan menjadi lebih pasti sehingga bisa menarik investasi lebih besar.
Dia juga menilai, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia layak dipertahankan menjadi Menteri Investasi mengingat kinerjanya yang baik hingga berbagai terobosan untuk menarik investor asing, melanjutkan unvestasi mangkrak dan menyelesaikan persoalan perizinan investasi.
Selanjutnya: Ada perubahan nomenklatur, Jokowi bakal lantik menteri baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
