Isu Perombakan di Kemenkeu, Ada Jenderal TNI Masuk Bursa Dirjen Bea Cukai

Senin, 19 Mei 2025 / 14:43 WIB

ILUSTRASI. Kabar mengejutkan berhembus dari lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain Dirjen Pajak, posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disebut-sebut juga akan segera berganti.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kabar mengejutkan berhembus dari lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain Dirjen Pajak, posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disebut-sebut juga akan segera berganti.

Kabar yang berhembus nama Letjen TNI Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Askolani.

Bila benar, maka ini menjadi langkah mengejutkan, mengingat Dirjen Bea Cukai selama ini lebih banyak diisi birokrat karier di internal Kemenkeu.

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Askolani enggan memberikan penjelasan terkait kabar rotasi tersebut.

Ia mengaku tidak tahu menahu terkait kabar posisi Dirjen Bea Cukai yang akan diisi oleh perwira TNI.

"Enggak tahu saya," jawab singkat Askolani kepada awak media di Jakarta, Senin (19/5).

Di hubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro juga enggan memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Ia memilih tidak membenarkan atau tidak membantah terkait pertanyaan yang diajukan KONTAN kepada dirinya.

"Kami belum bisa menanggapi hal tersebut," kata Deni kepada Kontan.co.id, Senin (19/5).

Deni juga mengaku hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai agenda rotasi di Kemenkeu. "Sampai saat ini belum ada agenda tersebut," katanya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukan perwira TNI untuk memimpin Bea Cukai sebagai langkah yang kurang tepat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menjamin peningkatan efektivitas pengawasan, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Tidak ada jaminan pengawasan Bea Cukai menjadi semakin baik. Bahkan bisa memicu adanya penyalahgunaan wewenang," kata Bhima.

Bhima juga menyoroti dampak negatif terhadap struktur internal lembaga. Masuknya militer dalam jabatan sipil, menurutnya, akan merusak jenjang karier pegawai Bea Cukai dan memicu demoralisasi di internal instansi tersebut.

Selain itu, upaya meningkatkan pendapatan Bea Cukai juga bukan hanya sekedar soal ketegasan. Pasalnya, penguatan fungsi Bea Cukai membutuhkan konseptor yang paham perluasan objek cukai dan strategi penerimaan negara, bukan pendekatan militeristik.

"Khawatir target penerimaan bea masuk Rp 301,6 triliun bakal terjadi shortfall lagi tahun ini," jelas Bhima.

Menurutnya, tantangan utama Bea Cukai saat ini adalah derasnya arus barang impor ilegal, maraknya peredaran rokok ilegal, serta ketegangan dalam perdagangan global.

"Itu PR terbesar Bea Cukai sekarang," imbuh Bhima.