Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Indonesia Police Watch (IPW) menilai, anggaran Kepolisian RI (Polri) untuk pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun adalah angka yang cukup wajar.
"Luasnya rentang kendali tugas kepolisian dan besarnya jumlah penduduk indonesia, jumlah anggaran Rp 3,5 triliun tersebut tidak terlalu besar," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam pesan tertulisnya (Senin, 16 Desember 2013).
Meskipun demikian, Neta mengingatkan agar pengawasan terhadap angka sebesar itu harus terus tetap dilakukan. Neta juga menuntut dilakukannya audit untuk mencegah terjadinya Mafia proyek oleh elit-elit Polri.
"Yang lebih penting lagi harus ada audit dan pengawasan terhadap dana tersebut. Jangan sampai dana itu menjadi rayaan para mafia proyek yang bermain di balik proyek alat-alat atau fasilitas pengadaan untuk pengamanan pemilu dan pilpres 2014," imbuhnya.
Selain itu, Neta juga melihat besaran anggaran pengamanan Pemilu 2014 antara Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa dibandingkan, sebab masing-masing kesatuan tersebut mempunyai kebutuhan yang berbeda.
"Di masa perang, anggaran TNI harus lebih besar. Sedangkan di masa damai, anggaran Polri harus lebih besar. Sebab dalam membangun sistem keamanan, Polri harus melakukan deteksi dini dan antisipasi dini, selain itu juga harus melakukan pengamanan dan penegakan hukum jika terjadi konflik sosial. Jadi anggaran yang diminta Polri sebenarnya tidak terlalu besar," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah Anggota DPR mempertanyakan anggaran pengamanan Pemilu untuk TNI dan Polri. Padahal, alokasi pos yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 ini sudah disahkan Parlemen melalui Sidang Paripurna.
Anggota Komisi III DPR, Desmon J Mahesa menilai, alokasi pengamanan Pemilu bagi Polri sebesar Rp 3,5 triliun untuk pelatihan penanganan konflik hanya akal-akalan saja. Sebab, selalu dicadangkan dana pelatihan saat kondisi normal.
"Artinya, untuk masalah pelatihan penanganan konflik, seharusnya sudah menjadi kegiatan sehari-hari atau pelatihan rutin bagi Polri," ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut (14/12).
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR lainnya, Ahmad Yani, justru mempertanyakan alokasi Rp 100 miliar untuk TNI dalam Pemilu nanti. Menurut dia, seharusnya Polri menjadi lokomotif pengamanan pesta demokrasi tersebut.
"Kalau pun TNI membutuhkan, itu sifatnya bantuan, karena kita rezimnya ini adalah rezimnya sipil, bukan rezim militer," ujar dia saat dihubungi terpisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
