Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan telah mengantisipasi dampak ekonomi dari perang Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dijabat oleh Haryo Limanseto mengatakan saat ini pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah menyusul terjadinya konflik antara Iran dan Israel-Amerika Serikat.
Kemenko Perekonomian juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar APBN dapat selalu difungsikan sebagai shock absorber, guna meredam transmisi konflik terutama pada energi dan pangan.
“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global,” kata Haryo pada Kontan.co.id, Minggu (1/3/2027).
Baca Juga: Ditjen Pajak Bisa Kantongi Data Transaksi Kartu Kredit, Ekonom Indef: Tak Perlu Panik
Untuk saat ini pemerintah mengeluarkan dan mempercepat penyaluran bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selanjutnya Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lanjutan dalam momentum hari raya Idulfitri.
“Langkah ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi yang kuat untuk menggerakkan roda konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global,” ungkap Haryo.
Selain itu, pemerintah terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah.
Haryo bilang, posisi cadangan devisa per Januari 2026 di angka US$ 154,6 miliar. Menurutnya jumlah ini dirasa aman sebagai instrumen menjaga nilai tukar rupiah.
Haryo juga memastikan Pertamina telah memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman untuk kebutuhan selama periode Ramadan dan Idul Fitri.
Menurut Haryo, Pertamina telah menyiapkan beberapa alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga keberlangsungan rantai pasok minyak dan menjaga kestabilan harga BBM dalam negeri.
“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kami akan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” pungkas Haryo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













