Apindo Wanti-wanti Dampak Konflik AS–Iran terhadap Ekonomi RI

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)–Israel dan Iran memicu kekhawatiran serius bagi dunia usaha di dalam negeri.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti pemerintah agar segera menyiapkan langkah antisipasi guna meredam dampak ketidakpastian global yang meningkat.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Chandra Wahjudi, menyatakan setiap konflik global akan menambah tekanan ketidakpastian, terutama di Timur Tengah yang merupakan sumber utama minyak dunia sekaligus jalur perdagangan strategis.

Baca Juga: Berlaku Besok! Purbaya Resmi Naikkan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

Ia menilai, gangguan di Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga energi dan biaya pengapalan (freight).

"Konflik ini tentunya akan mengganggu pasokan/arus di Selat Hormuz dan sekitar Timur Tengah, sehingga memicu premi risiko dan kenaikan harga minyak, gas, dan biaya freight. Hal ini akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan (karena impor migas mahal) dan defisit fiskal (subsidi BBM)," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (1/3/2026).

Tekanan ke Neraca dan Inflasi

Chandra menekankan, sebagai net importir minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Kenaikan harga minyak akan langsung mengerek biaya impor BBM dan LPG, menekan surplus neraca perdagangan, serta mendorong inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik.

Baca Juga: CORE Soroti Rencana Dana Desa untuk Pengadaan 105.000 Pikap Impor

Sejumlah sektor diperkirakan terdampak langsung, terutama manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.

"Nilai tukar juga akan mengalami volatilitas. Juga sektor transportasi dan logistik yang mana premi asuransi, biaya freight, dan risiko rute melewati Suez/Hormuz akan naik," imbuhnya.

Minta Koordinasi BI–Kemenkeu

Mengantisipasi risiko tersebut, Apindo meminta penguatan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

Koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dinilai krusial untuk meredam potensi capital outflow dan volatilitas pasar.

Selain itu, diversifikasi pasokan energi menjadi langkah mendesak agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan atau rute pelayaran.

Baca Juga: Efek Ramadan, Inflasi Tahunan Diperkirakan Melonjak ke 4,54% di Februari 2026

Pemerintah juga didorong mempercepat pengembangan energi terbarukan dan elektrifikasi transportasi guna menekan ketergantungan pada minyak impor.

Dari sisi pelaku usaha, Chandra menyarankan penggunaan kontrak lindung nilai (hedging) untuk energi dan bahan baku utama. Investasi pada teknologi hemat energi juga dinilai penting untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Terakhir, Apindo mendorong perusahaan melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara dengan pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan relatif tidak terdampak konflik.

"Manajemen keuangan dan risiko kurs dengan memperkuat struktur permodalan dan menjaga likuiditas perusahaan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News