Inilah Masukan Terkait 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026 Presiden Prabowo dari Ekonom

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden Prabowo menyampaikan delapan agenda prioritas APBN tahun 2026 dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR, pada Jumat lalu (15/8/2025).

Delapan agenda prioritas itu mencakup penguatan ketahanan pangan hingga percepatan investasi dan perdagangan global.

Selain itu, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih juga masuk ke dalam daftar itu, dikutip dari laman Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

Prabowo mengungkapkan, APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Lantas, bagaimana pengamat menanggapi 8 agenda prioritas RAPBN 2026?

Beberapa program prioritas utama

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin memberikan catatan bahwa ada dua prinsip yang perlu dipegang dalam merancang program kerja. Prinsip tersebut yaitu program yang sesuai kebutuhan dan yang sesuai dengan kemampuan.

Menurut dia, program hanya akan diwujudkan bila benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dan negara. Di samping itu, program juga bisa terwujud jika negara mempunyai kemampuan, baik dari sisi anggaran maupun kemampuan eksekusi.

"Jika program dibutuhkan tetapi kemampuan kita terbatas, pilihan yang ada adalah mengkalibrasi program, menunda program, atau membatalkan program," ujar Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (16/8/2025).

Ia pun menilai, program ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan proritas utama yang perlu diwujudkan dari kedelapan program yang ada. Sebab, kedua program itu tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga menyangkut national security.

"Program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas saya rasa masuk kategori prioritas utama," lanjut Wijayanto.

"Program ke delapan, percepatan investasi dan perdagangan global merupakan program yang sangat kita butuhkan yang tidak memerlukan biaya besar," sambung dia.

Ia pun mengingatkan bahwa kendala negara terletak pada kemauan dan kemampuan Pemerintah dalam memastikan terwujudnya iklim investasi yang kondusif dengan hukum yang pasti.

"Danantara adalah langkah maju yang perlu dioptimalkan, dengan mengedepankan profesionalisme, orientasi jangka panjang, dan mencegah politisasi," lanjut Wijayanto.

Program yang perlu "hati-hati"

Sementara itu, dia menilai program MBG dan 80.000 Kopdes Merah Putih, walaupun sesuai dengan kebutuhan, tetapi negara punya isu terkait dengan kemampuan.

"Intinya, program ini harus disesuaikan dengan kemampuan, baik dari sisi fiskal maupun kemampuan Pemerintah dalam mengekseskusi," imbau WIjayanto.

Menurut dia, program-program tersebut idealnya dijalankan secara gradual sehingga penyelenggaraannya dan kualitasnya tetap terjaga, dan sesuai dengan kapasitas fiskal.

Sebagai gambaran, ia menyebut negara Brazil yang perlu waktu 11 tahun untuk memberikan makan siang gratis kepada 40 juta siswa.

Berlanjut ke program Kopdes Merah Putih, dia juga menilai bahwa pelaksanaan yang terlalu cepat bisa berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

"Jika digeber terlalu cepat, maka ada potensi muncul kredit macet dari puluhan ribu Kopdes. Akibatnya, bank Himbara juga akan menghadapi masalah keuangan," papar Wijayanto.

"Lalu dana desa akan diambil sebagai agunan di mana jutaan rakyat desa berpotensi marah, turun ke jalan. Demo seperti di Pati berpotensi muncul di banyak tempat dan mengganggu kondusivitas ekonomi, politik, sosial," sambung dia.

Mengenai program pertahanan semesta, WIjayanto mengakui hal tersebut bukan ranahnya sebagai ekonom. Namun, dia menyarankan bahwa program tersebut sebisa mungkin dijalankan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

"Perlu tetap bijak mengingat fiskal kita sangat terbatas dan kondisi menantang ini akan terus berlanjut hingga 2026 dan 2027," imbuh dia.

Ia pun memberikan catatan mengenai pelaksanaan program 3 juta rumah yang perlu dilakukan dengan hati-hati. Dengan begitu, implementasi program tersebut menjadi tidak menciptakan tumpukan kredit macet di Bank Himbara dan tidak menciptakan property bubble yang akhirnya meletus.

Menurut dia, insentif berupa subsidi bunga kredit idealnya hanya diberikan kepada sisi demand atau masyarakatnya saja, yaitu melalui KPR bersubsidi. Sebab, jika sisi supply atau perusahaan properti juga mendapatkan subsidi bunga, maka potensi kredit macet akan tinggi.

Tonton: Proyek IKN Tidak Jadi Prioritas Prabowo, Tahun Depan Hanya Dapat Anggaran Rp 6,3 Triliun

Sementara itu, dia juga menilai bahwa proses analisis kredit juga harus tetap dijalankan dengan baik sehingga risiko kredit tetap terukur.

"Pemerintah tidak perlu memberikan target yang terlalu bombastis, karena ini berpotensi memperburuk kualitas kredit yang berpotensi macet jika kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tetap tertekan dalam tahun-tahun mendatang," pungkas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ekonom Berikan Masukan terkait 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026 Presiden Prabowo"