Inilah Masukan Terkait 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026 Presiden Prabowo dari Ekonom

Selasa, 19 Agustus 2025 / 02:40 WIB

ILUSTRASI. Presiden Prabowo menyampaikan delapan agenda prioritas APBN tahun 2026 dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR, pada Jumat lalu (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Program yang perlu "hati-hati"

Sementara itu, dia menilai program MBG dan 80.000 Kopdes Merah Putih, walaupun sesuai dengan kebutuhan, tetapi negara punya isu terkait dengan kemampuan.

"Intinya, program ini harus disesuaikan dengan kemampuan, baik dari sisi fiskal maupun kemampuan Pemerintah dalam mengekseskusi," imbau WIjayanto.

Menurut dia, program-program tersebut idealnya dijalankan secara gradual sehingga penyelenggaraannya dan kualitasnya tetap terjaga, dan sesuai dengan kapasitas fiskal.

Sebagai gambaran, ia menyebut negara Brazil yang perlu waktu 11 tahun untuk memberikan makan siang gratis kepada 40 juta siswa.

Berlanjut ke program Kopdes Merah Putih, dia juga menilai bahwa pelaksanaan yang terlalu cepat bisa berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

"Jika digeber terlalu cepat, maka ada potensi muncul kredit macet dari puluhan ribu Kopdes. Akibatnya, bank Himbara juga akan menghadapi masalah keuangan," papar Wijayanto.

"Lalu dana desa akan diambil sebagai agunan di mana jutaan rakyat desa berpotensi marah, turun ke jalan. Demo seperti di Pati berpotensi muncul di banyak tempat dan mengganggu kondusivitas ekonomi, politik, sosial," sambung dia.

Mengenai program pertahanan semesta, WIjayanto mengakui hal tersebut bukan ranahnya sebagai ekonom. Namun, dia menyarankan bahwa program tersebut sebisa mungkin dijalankan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

"Perlu tetap bijak mengingat fiskal kita sangat terbatas dan kondisi menantang ini akan terus berlanjut hingga 2026 dan 2027," imbuh dia.

Ia pun memberikan catatan mengenai pelaksanaan program 3 juta rumah yang perlu dilakukan dengan hati-hati. Dengan begitu, implementasi program tersebut menjadi tidak menciptakan tumpukan kredit macet di Bank Himbara dan tidak menciptakan property bubble yang akhirnya meletus.

Menurut dia, insentif berupa subsidi bunga kredit idealnya hanya diberikan kepada sisi demand atau masyarakatnya saja, yaitu melalui KPR bersubsidi. Sebab, jika sisi supply atau perusahaan properti juga mendapatkan subsidi bunga, maka potensi kredit macet akan tinggi.

Tonton: Proyek IKN Tidak Jadi Prioritas Prabowo, Tahun Depan Hanya Dapat Anggaran Rp 6,3 Triliun

Sementara itu, dia juga menilai bahwa proses analisis kredit juga harus tetap dijalankan dengan baik sehingga risiko kredit tetap terukur.

"Pemerintah tidak perlu memberikan target yang terlalu bombastis, karena ini berpotensi memperburuk kualitas kredit yang berpotensi macet jika kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tetap tertekan dalam tahun-tahun mendatang," pungkas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ekonom Berikan Masukan terkait 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026 Presiden Prabowo"