Reporter: Umi Kulsum | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah serius mendorong jumlah kontraktor lokal semakin menggeliat di dalam negeri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar dapat lebih kompetitif dibanding kontraktor asing.
Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yaya Supriyatna mengatakan, saat ini kontraktor asing sebagian besar masih banyak dari negara seperti China, Jepang dan Korea.
Untuk itu, guna meningkatkan daya saing pemerintah juga tengah menjalankan serangkaian sertifikasi pada pekerja konstruksi. Tak hanya itu, berbagai pelatihan juga digelar guna meningkatkan jumlah kontraktor lokal yang mampu berdaya saing.
"Presiden Joko Widodo juga turun tangan bertemu langsung dengan pekerja di lapangan. Hal ini yang menandakan pemerintah serius menyiapkan pekerja konstruksi lebih baik," terang Yaya kepada Kontan.co.id, akhir pekan lalu.
Lebih lanjut, menurut Yaya, pihaknya juga telah mendapatkan pelajaran luar biasa dari kecelakaan konstruksi. Kejadian ini membuat pemerintah lebih menyiapkan diri dengan lebih baik lagi bagi pelatihan tenaga kerja dan kesiapan yang maksimal.
"Dengan komposisi sekarang di mana perusahaan-perusahaan nasional banyak bergerak juga akan turut meningkatkan daya saing kita dengan asing," terangnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia baru 5,96% nya yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang. Oleh karenanya program sertifikasi menjadi program prioritas Kementerian PUPR.
“Melalui sertifikasi ini juga akan meningkatan pemahaman mengenai Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3) agar tercapai zero accident dalam pembangunan infrastruktur. Sebab kecelakaan kerja konstruksi akan mengganggu efektivitas berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Syarif
Dalam melaksanakan program tersebut, Kementerian PUPR bekerjasama dengan stakeholder lainnya seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Pemerintah Daerah, Asosiasi, Perusahaan Konstruksi, Perguruan Tinggi, SMK, dan Lembaga Pemasyarakatan.
Metode pelatihan dalam program sertifikasi dilakukan dengan penyampaian materi dan praktik di lapangan.
Selain itu Kementerian PUPR juga melakukan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) dan pelatihan dengan mendatangkan Mobile Training Unit untuk menjangkau tempat-tempat yang terpencil. Kementerian PUPR juga telah melakukan sertifikasi bagi 12.000 tenaga kerja konstruksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
